- Tahapan asupan publik akan berlangsung selama 1 bulan sampai 13 November 2025.
- Pada tahapan ini publik baik internal yaitu sivitas dan warga Universitas Indonesia, serta publik eksternal dari berbagai kalangan.
- Hal ini diharapkan mampu mendorong transparansi serta membuka ruang partisipasi lebih luas.
SuaraJakarta.id - Proses seleksi bakal Calon Dekan FMIPA UI, FK UI, FKM UI, FFarmasi UI, Fasilkom UI, FISIP UI, FPsikologi UI, dan Vokasi UI periode 2025–2029 memasuki tahapan berikutnya.
Para bakal calon dekan yang telah dinyatakan lolos tahap verifikasi administrasi kini melangkah ke tahap berikutnya, yakni asupan publik serta pemaparan visi dan misi.
Tahapan asupan publik akan berlangsung selama 1 bulan sampai 13 November 2025.
Pada tahapan ini publik baik internal yaitu sivitas dan warga Universitas Indonesia, serta publik eksternal dari berbagai kalangan dan latar belakang diperkenankan memberikan asupan publik terhadap para calon tersebut.
Baca Juga:Iri Korban Lebih Kaya dan Terlilit Utang Pinjol, Mahasiswa UI Habisi Nyawa Juniornya
Hal ini diharapkan mampu mendorong transparansi serta membuka ruang partisipasi lebih luas.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengimbau agar proses pemilihan dekan seluruh Fakultas UI benar-benar terbebas dari praktik politik aliran maupun intervensi kekuasaan.
Menurutnya, jabatan dekan bukanlah panggung politik, melainkan amanah akademik.
“Kampus ya harus bebas intervensi dan memang harus mencerminkan jiwa-jiwa akademik. Itu yang harus ditekankan,” kata Trubus dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).
Ia menilai aneh bila kampus negeri justru terjerumus pada politik aliran dan praktik intervensi di level pemilihan dekan.
Baca Juga:Polisi Serahkan Surat Pencabutan Status Tersangka dan Pulihkan Nama Baik MHA, Keluarga Lega
“Kalau ada intervensi dan intrik tingkat sekelas kampus dan fakultas menurut saya aneh. Harusnya kan bagaimana dia bisa mengembangkan kampus ke depan dengan menjaga nilai-nilai yang dijunjung di kampus UI ,” ujarnya.
Trubus juga menegaskan bahwa Universitas Indonesia tidak boleh menjadi sarang kepentingan politik, melainkan tetap teguh sebagai sarang intelektual.
“Kalau kampus ditarik ke politik praktis, yang rugi itu mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Universitas harus fokus menjadi benteng ilmu pengetahuan dan tempat melahirkan gagasan besar untuk bangsa,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika proses seleksi diwarnai intervensi atau nuansa politik, maka hal itu bisa menjadi preseden buruk bagi kampus negeri lainnya.
"Kalau itu sampai terjadi, maka ujung-ujungnya akan menular kemana-mana. Jadi acuan nanti kampus-kampus negeri lainnya, akhirnya kaya gitu semua,” katanya.
Sebagai penutup, Trubus mengajak semua pihak menjadikan momentum pemilihan dekan ini sebagai ajang memperkuat tradisi akademik di UI.
