- Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, membuka forum di Serpong (24/11/2025) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk pasokan MBG.
- Keterlibatan masyarakat melalui urban farming dan pola produksi berbasis potensi desa dibutuhkan mengatasi kelangkaan.
- Forum tersebut mempertemukan berbagai pihak untuk memperkuat rantai pasok lokal, termasuk dukungan UMKM dan Pemprov Banten.
SuaraJakarta.id - Upaya meningkatkan pasokan bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tak bisa hanya mengandalkan jalur distribusi formal. Seluruh lapisan masyarakat perlu turut terlibat secara aktif dalam pengadaan bahan baku agar kebutuhan pasokan dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, saat membuka forum lintas sektor bertajuk “Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Program MBG Melalui Supply Rantai Pasok Lintas Sektor” di Serpong, Banten, Senin (24/11/2025).
Sony menyebutkan bahwa saat ini lebih dari 15 ribu Dapur BGN telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Namun, peningkatan jumlah SPPG (Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi) diikuti oleh melonjaknya kebutuhan komoditas seperti sayur-mayur, telur, dan buah-buahan. Kondisi tersebut mulai memicu kelangkaan dan kenaikan harga di sejumlah daerah, sehingga diperlukan strategi baru untuk menjaga keseimbangan pasokan.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi solusi penting dalam mengatasi tantangan tersebut. Urban farming atau bercocok tanam dan beternak di halaman rumah, kata Sony, dapat memperkuat ketahanan pangan daerah dan mengurangi ketergantungan pada distribusi jarak jauh.
Baca Juga:Benarkah SMAN 72 Jakarta Ditinggalkan Siswa Pasca Ledakan? Ini Fakta Mengejutkan dari Bang Doel
“Urban farming atau bercocok tanam di halaman rumah bisa menjadi bagian dari solusi, agar daerah tidak terlalu bergantung pada rantai distribusi yang panjang,” ujarnya dalam forum yang mempertemukan relawan SPPG, pelaku UMKM, dinas teknis, serta perangkat wilayah itu.
Sony menambahkan bahwa program ini akan jauh lebih efektif jika dijalankan melalui koordinasi Pemerintah Daerah. Ia mencontohkan pola produksi berbasis potensi desa, di mana masing-masing desa memiliki fokus komoditas berbeda sesuai kekuatan lokal. “Misalnya satu desa fokus menanam wortel, desa lain menanam pisang, dan desa berikutnya beternak ayam petelur atau pedaging. Dengan pola seperti ini, daerah memiliki penyangga bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG yang terus meningkat,” ujar Sony.
Forum lintas sektor tersebut mendapatkan sambutan hangat, terutama dari pelaku UMKM yang melihat peluang besar dalam kemitraan MBG. Rini Damayanti, Ketua DPC HIPMIKIMDO Kota Serang, mengatakan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG membuka ruang peningkatan skala usaha mereka. “Sebagai pengusaha UMKM, kegiatan ini adalah kesempatan yang sangat besar dan berharga bagi kami untuk menaikkan level UMKM,” ucapnya.
Rini mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan proposal untuk menjadi pemasok dapur MBG di wilayah Banten. Baginya, kesempatan tersebut bukan hanya menguntungkan secara bisnis, tapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Kami sangat berminat menjadi supplier dapur MBG karena dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas produksi,” ujarnya optimistis.
Juru Bicara BGN Dian Fatwa menegaskan bahwa forum lintas sektor ini merupakan langkah awal untuk memperkuat rantai pasok lokal demi keberlanjutan program. “Forum ini menegaskan perlunya kolaborasi erat antara masyarakat, pelaku UMKM, dan pemerintah daerah guna memastikan keberlanjutan pasokan pangan bergizi dalam Program MBG,” katanya.
Baca Juga:Sejumlah 'Putusan Sesat' Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Disorot
Dampak program MBG juga mulai dirasakan Pemerintah Provinsi Banten. Asisten Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menyebut program tersebut memberikan efek ekonomi signifikan, terutama bagi keluarga prasejahtera.
“Dapur MBG baru separo yang dibangun. Bila target 1.300 dapur MBG terpenuhi, akan terjadi perputaran ekonomi senilai Rp12 triliun, sementara APBD provinsi Banten hanya Rp11 triliun,” ungkapnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah membentuk Satgas MBG di tingkat provinsi dan kabupaten-kota. Bahkan, pemprov sedang menyiapkan kantor Satgas di lingkungan Pendopo Gubernur sebagai bentuk dukungan penuh terhadap percepatan pelaksanaan program.
