-
Presiden Prabowo memerintahkan seluruh kementerian/lembaga fokus pada penanganan bencana banjir Sumatera dan menghentikan kegiatan seremonial; BP Taskin mengikuti instruksi tersebut.
-
BP Taskin melakukan monitoring dan evaluasi pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk mengumpulkan data kerusakan serta dampak kemiskinan, termasuk koordinasi dengan gubernur, DPRD, BPBD, dan pemerintah kabupaten/kota.
-
BP Taskin menegaskan perannya dalam penanganan pascabencana dan pengentasan kemiskinan, agar dampak banjir tidak meningkatkan kemiskinan ekstrem serta tetap mendukung target nasional 0% pada 2026 dan penurunan kemiskinan 4,5% pada 2029.
SuaraJakarta.id - Bencana banjir Sumatera yang terjadi baru-baru ini jadi perhatian serius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran kabinet atau Kementerian Lembaga untuk berkonsentrasi kepada daerah yang dilanda bencana, serta menghentikan seluruh kegiatan yang bersifat seremonial.
Tidak terkecuali Badan percepatan pengentasan kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin) mengikuti dan menjalankan instruksi Presiden tersebut.
Dalam menjalankan instruksi Presiden tersebut, BP Taskin berupaya sedemikian rupa untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai perpres 163. Dimana, tugas dan fungsi BPTaskin dalam hal kebencanaan adalah mendokumentasi, menghitung dampak kemiskinan paska bencana.
Keterlibatan BP Taskin tentu bukan pada fase tanggap darurat, melainkan pada tahap paska tanggap darurat.
Fase pasca tanggap darurat tersebut, tentu diikuti dengan kegiatan kolekting informasi dan data terkait kerusakan fasilitas umum dan harta benda dari warga yang terdampak.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pimpinan BP Taskin dan wakilnya, Budiman Sudjatmiko dan wakil kepala Iwan Sumule menginstruksikan kepada jajaran untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengumpulkan data serta informasi di ketiga provinsi yang tertimpa bencana yaitu, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera barat.
Di Sumatera Barat, BP Taskin mengirimkan tiga orang tenaga ahli (tenaga profesional). Tenaga ahli tersebut adalah Samson, Agung Nugroho dan Fachria.
Kedatangan tiga orang tenaga ahli tersebut berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di level provinsi dan kabupaten atau kota. Pemilihan daerah untuk dilakukan kunjungan tersebut adalah daerah yang masuk kategori menuju normal, dimana sesuai dengan tujuan serta tugas dan fungsi BP Taskin.
Tim BP Taskin Sumatera Barat bertemu dan berkoordinasi dengan Gubernur Mahyeldi.
Gubernur menyampaikan kebutuhan perbaikan jaringan listrik dan telekomunikasi serta alat berat untuk normalisasi sungai akibat endapan lumpur pasca banjir. Tidak lupa penanganan pemenuhan kebutuhan dasar.
Tim juga bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, di mana Nanda menyebutkan pentingnya mengenai bencana di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumbar agar segera mengambil langkah kongkret, taktis dan terukut dalam penggunaan Belanja Tidak terduga (BTT) guna mempercepat penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda diberbagai wilayah.
Dan, sekaligus memberi contoh di Kota Padang, bahwa banjir besar yang melanda dalam beberapa hari terakhir tidak hanya merendam ribuan rumah warga dan memutus akses jalan, tetapi juga memunculkan ancaman serius terhadap sanitasi lingkungan di wilayah terdampak, khusus di Kelurahan Cupak Tengah, Kecamatan Pauh, mengenai sanitasi yang cukup parah.
Koordinasi terakhir di level provinsi dilakukan bersama dengan Kalaksa BPBD Sumatera Barat, Era Sukma untuk melakukan kolekting data terkait bencana. Termasuk meminta masukan dan arahan daerah kabupaten atau kota yang dapat dikunjungi sesuai dengan tujuan kedatangan tim BP Taskin.
Pasca pertemuan dengan pemangku pentingan di level provinsi, tim kemudian melanjutkan pertemuan dengan BPBD Kota Padang serta kunjungan ke daerah terdampak di Kota Padang untuk melihat langsung kondisi.
