- Alih fungsi lahan hunian menjadi komersial di kawasan elit Jakarta turut memicu ancaman banjir.
- Pengamat kebijakan mendesak penghentian pembangunan komersial yang mengabaikan daya dukung lingkungan kota.
- Lemahnya pengendalian dan detail Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memicu konflik perizinan dan masalah lingkungan.
SuaraJakarta.id - Ancaman banjir di Jakarta kini tidak lagi memandang kasta. Kawasan-kawasan elit seperti Pondok Indah, Jakarta Selatan dan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dulu dianggap aman, kini mulai masuk dalam peta rawan.
Meski demikian, para pengamat menegaskan, ini bukanlah sekadar fenomena alam. Hunian Jadi Komersial atau HJK yakni alih fungsi lahan hunian jadi komersial disebut-sebut menjadi salah satu penyebabnya.
Di atas kertas, kawasan seperti Pondok Indah, Kemang, hingga Senopati adalah zona hunian (residensial). Namun, realitas di lapangan menunjukkan rumah-rumah mewah telah bertransformasi menjadi kafe, restoran, bank, hingga tempat gym.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mengungkapkan, jika pemerintah daerah ingin Jakarta bebas banjir atau setidaknya meminimalkan tinggi genangan air, langkah paling mendesak yakni menghentikan pembangunan bangunan komersial yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
Baca Juga:Pelatih Persija Mauricio Souza Soroti Lapangan JIS Kurang Ideal
"Banjir bahkan bisa melanda pemukiman mewah. Solusinya jelas, hentikan bangunan-bangunan yang bersifat komersial dan hanya berorientasi pada cuan," ujar Hari Purwanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu 22 Februari 2026.
Menurutnya, arah pembangunan Jakarta kini semakin menunjukkan wajah kota bisnis yang mengedepankan nilai rupiah, bukan keberlanjutan lingkungan maupun keselamatan warga.
Kata dia, jika orientasi komersial terus dipaksakan, maka niat untuk menjadikan Jakarta bebas dari banjir patut dipertanyakan hanya sebatas wacana.
"Jika arahnya komersial makin jelas, maka itu menandakan tidak ada niat menjadikan Jakarta bebas banjir. Apalagi sudah ada pernyataan Jakarta tidak sepenuhnya bisa terbebas dari banjir atau genangan air. Artinya tidak ada target dan tidak ada program yang jelas," ujarnya.
Hari juga mewanti-wanti Jakarta tengah menghadapi berbagai pemicu yang memperparah banjir, mulai dari peningkatan suhu, polusi udara, tingginya kubik sampah harian, hingga berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Baca Juga:Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
Ia kemudian mempertanyakan fokus kebijakan Gubernur Jakarta dalam membenahi persoalan banjir. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembangunan tata ruang manusia atau sumber daya manusia (SDM), bukan terus-menerus memperluas tata ruang gedung.
"Yang berjalan sekarang adalah zona gedung terus berkembang, sementara pembenahan terhadap manusia atau SDM diabaikan. Target yang dikejar hanya cuan dan cuan. Jika ini terus dibiarkan, Jakarta akan sepenuhnya menjadi kota bisnis," jelasnya.
Hari pun menyoroti pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang menyebut Jakarta tidak mungkin sepenuhnya bebas dari banjir saat meninjau pengerukan Kali Cakung Lama di kawasan Rawa Indah, Cilincing, Jakarta Utara.
"Dengan pernyataan tersebut, bisa dipastikan tidak ada program Jakarta bebas banjir. Yang ada hanyalah sikap pasrah dan menerima masa lalu serta kenyataannya," paparnya.
Hari pun menyindir kondisi warga Jakarta yang setiap hujan deras harus kembali menghadapi banjir di wilayahnya. Ia menggambarkan situasi tersebut dengan ungkapan Jawa, ‘Pasrah Bongkokan’, sebagai simbol kepasrahan rakyat terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada keselamatan dan kenyamanan warga.
"Pada akhirnya, Gubernur Jakarta tidak mampu memberikan solusi nyata bagi warga yang setiap kali hujan harus berhadapan dengan banjir," pungkas Hari Purwanto.
