Wakil Ketua MPR: Film G30S/PKI Perlu Diputar, Tapi Tidak Harus Diwajibkan

SuaraJakarta.id - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai pemutaran film G30S/PKI tetap perlu diputar. Namun tidak mesti menjadi kewajiban.

Terkait akurasi film tersebut, Jazilul menilai film sejarah punya beragam versi yang kebenarannya masih dipertanyakan.

“(Film G30S/PKI) perlu diputar, tapi tidak harus diwajibkan,” kata Jazilul dikutip dari Hops.id—jaringan Suara.com—Jumat (25/9/2020).

“Sejarah, apalagi film, tetap ada versinya, demikian juga soal akurasinya. Film itu dibikin zaman Orde Baru, silakan saja kalau ada yang mau bikin lebih akurat,” tegasnya.

Jazilul mengatakan film G30S/PKI berisikan peristiwa politik yang kelam dan menyakitkan. Sehingga, untuk mengetahui atau memahami fenomena 'berdarah' tersebut tidak melulu harus melalui film, melainkan bisa melalui medium lainnya.

“Hemat saya, G30S/PKI itu peristiwa politik kelam dan menyakitkan. Jas Merah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah), kita semua tetap harus ingat dan waspada terhadap ancaman PKI,” lanjut dia.

Pernyataan Jazilul ini terkait polemik film G30S/PKI yang kembali mencuat usai mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut pencopotan sebagai Panglima karena film itu.

Kala itu, Gatot memerintah jajarannya menonton film G30S/PKI.

Hal ini disampaikan Gatot dalam akun YouTube Hersubeno Point pada 21 September 2020 lalu. Dalam YouTube tersebut Gatot mengungkapkan soal pergantian dirinya dari jabatan Panglima TNI pada 2017.

Baca Juga: PKB: Pak Gatot Kalau Mau Nyapres Silakan, Gak Usah Bawa Isu Kebangkitan PKI

“Saya perintahkan seluruh jajaran saya untuk menonton film G30S/PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, sebut saja PDI mengatakan untuk menghentikan itu, kalau tidak akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi kemudian saya tetap gagas, karena ini (PKI) benar-benar bahaya dan benar saya diganti,” kata Gatot.

Lebih lanjut, Gatot Nurmantyo mengatakan, kebangkitan PKI memang tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan. Itulah mengapa, sejak 12 tahun lalu, dia sudah mewaspadai hal tersebut.

“Saya mengamati tentang kemungkinan-kemungkinan bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) gaya baru. Ini diawali sejak 2008, setelah saya mendapat informasi-informasi. Sehingga, saya menyatakan, membungkus semua gerakan ini dengan proxy war,” terang Gatot.

“Gerakan ini tidak bisa dilihat bentuknya, tapi dirasakan bisa. Contohnya, sejak 2008 itu seluruh sekolah meniadakan pelajaran tentang G30S/PKI. Ini suatu hal yang sangat berbahaya,” tambahnya.

Terkait isu kebangkitan PKI ini, Jazilul menyebut bahwa mengungkit masalah PKI di masa kini sejatinya sudah tak relevan lagi.

Dia juga menilai, seandainya Gatot berniat maju menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang, sebaiknya maju saja, tanpa harus membawa isu kebangkitan PKI.