SuaraJakarta.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth yakin Jakarta tetap menjadi Daerah Istimewa meski tak lagi berstatus sebagai Ibu Kota. Pasalnya, Jakarta disebutnya memiliki banyak sejarah yang tidak bisa ditinggalkan.
Karena itu, Kenneth mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibukota Negara (IKN) menjadi undang-undang (UU). Ia juga menyakini jika perekonomian di Jakarta akan tetap berkembang meskipun Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur.
"Saya juga meyakini bahwa Jakarta akan dijadikan daerah istimewa, pemerintah tidak akan meninggalkan Jakarta begitu saja, karena banyak sejarahnya," ujar Kenneth kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).
Daerah Istimewa yang dimaksud adalah dengan menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian. Selama Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) disiapkan di Ibu Kota Nusantara, Kenneth juga meminta Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia.
"Saya sangat yakin jika Jakarta akan tetap berkembang sebagai pusat perekonomian nasional, regional, bahkan global. Jadi Jakarta bisa dijadikan pusat perekonomian dan bisnis, Kaltim hanya konsen di pemerintahan saja," katanya.
Menurutnya, keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur sudah dengan pertimbangan yang sangat matang. Apalagi soal ancaman bencana alam.
"Wilayah di Kalimantan ini lebih minim risiko bencananya, dan selain itu juga disana ada 180 ribu hektare lahan milik pemerintah dan itu akan memudahkan pemerintah untuk membangun tanpa direpotkan dengan urusan pembebasan tanah, dan juga lokasinya yang strategis untuk memperkuat perekonomian,"
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk DKI Jakarta pada bulan September 2020 sebanyak 10,56 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk DKI Jakarta terus meningkat.
Pemindahan ibu kota negara juga dianggapnya akan menjadi solusi dari masalah kependudukan ini.
Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Politisi PKS Wanti-wanti Pemerintah
"DKI Jakarta sudah sangat padat dan hal itu mempengaruhi dengan kemacetan yang tinggi saat ini, saya menilai pemindahan ibu kota dimaksudkan juga untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah," imbuhnya.
Berita Terkait
-
37 Siswa Positif COVID-19, 18 Sekolah di Jakarta Pusat Stop PTM 100 Persen
-
Erick Thohir Masuk Bursa Kandidat Cagub DKI, RT Zona Merah di Jakarta
-
Sidang Kasus Terorisme Munarman Kembali Digelar Hari Ini, Agenda Masih Pemeriksaan Saksi dari JPU
-
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Kejaksaan Tetapkan 2 Tersangka Baru
-
ASN Kementerian Akan Hijrah ke Kalimantan: Syahdan Semangat, Taufan Galau
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Waktu Imsak Jakarta 23 Februari 2026 Hari Ini, Lengkap Niat Puasa Ramadan
-
7 Fakta Kasat Narkoba Ditangkap, Diduga Terima Setoran Rp13 Juta dari Bandar Narkoba
-
Rp1,5 Miliar Raib, Istri Polisi Jadi Tersangka Penipuan Kredit HP, Ini 6 Faktanya
-
Dari Video TikTok ke Balik Jeruji, Dugaan Hina Nabi Ini Berujung Penahanan
-
Buka Puasa Jakarta Hari Ini 22 Februari 2026 Pukul Berapa? Cek Waktu Maghribnya