SuaraJakarta.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth yakin Jakarta tetap menjadi Daerah Istimewa meski tak lagi berstatus sebagai Ibu Kota. Pasalnya, Jakarta disebutnya memiliki banyak sejarah yang tidak bisa ditinggalkan.
Karena itu, Kenneth mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibukota Negara (IKN) menjadi undang-undang (UU). Ia juga menyakini jika perekonomian di Jakarta akan tetap berkembang meskipun Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur.
"Saya juga meyakini bahwa Jakarta akan dijadikan daerah istimewa, pemerintah tidak akan meninggalkan Jakarta begitu saja, karena banyak sejarahnya," ujar Kenneth kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).
Daerah Istimewa yang dimaksud adalah dengan menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian. Selama Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) disiapkan di Ibu Kota Nusantara, Kenneth juga meminta Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia.
"Saya sangat yakin jika Jakarta akan tetap berkembang sebagai pusat perekonomian nasional, regional, bahkan global. Jadi Jakarta bisa dijadikan pusat perekonomian dan bisnis, Kaltim hanya konsen di pemerintahan saja," katanya.
Menurutnya, keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur sudah dengan pertimbangan yang sangat matang. Apalagi soal ancaman bencana alam.
"Wilayah di Kalimantan ini lebih minim risiko bencananya, dan selain itu juga disana ada 180 ribu hektare lahan milik pemerintah dan itu akan memudahkan pemerintah untuk membangun tanpa direpotkan dengan urusan pembebasan tanah, dan juga lokasinya yang strategis untuk memperkuat perekonomian,"
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk DKI Jakarta pada bulan September 2020 sebanyak 10,56 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk DKI Jakarta terus meningkat.
Pemindahan ibu kota negara juga dianggapnya akan menjadi solusi dari masalah kependudukan ini.
Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Politisi PKS Wanti-wanti Pemerintah
"DKI Jakarta sudah sangat padat dan hal itu mempengaruhi dengan kemacetan yang tinggi saat ini, saya menilai pemindahan ibu kota dimaksudkan juga untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah," imbuhnya.
Berita Terkait
-
37 Siswa Positif COVID-19, 18 Sekolah di Jakarta Pusat Stop PTM 100 Persen
-
Erick Thohir Masuk Bursa Kandidat Cagub DKI, RT Zona Merah di Jakarta
-
Sidang Kasus Terorisme Munarman Kembali Digelar Hari Ini, Agenda Masih Pemeriksaan Saksi dari JPU
-
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Kejaksaan Tetapkan 2 Tersangka Baru
-
ASN Kementerian Akan Hijrah ke Kalimantan: Syahdan Semangat, Taufan Galau
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
Terkini
-
Cek Fakta: Viral Klaim Purbaya Desak Prabowo Sahkan RUU Perampasan Aset, Benarkah?
-
10 Mobil Bensin Bekas yang Harganya Anjlok Parah Dihantam Mobil Listrik
-
Viral Dokter 84 Tahun Ini Naik Mikrolet dan Layani Warga Tak Mampu Bertarif Rp10 Ribu
-
5 Masalah Tersembunyi Wuling Air EV & BinguoEV Bekas, Jangan Sampai Salah Beli
-
Cek Fakta: Malaysia Sebut Pemerintahan Prabowo Seperti Penindasan Pemimpin Yahudi, Benarkah?