SuaraJakarta.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth yakin Jakarta tetap menjadi Daerah Istimewa meski tak lagi berstatus sebagai Ibu Kota. Pasalnya, Jakarta disebutnya memiliki banyak sejarah yang tidak bisa ditinggalkan.
Karena itu, Kenneth mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibukota Negara (IKN) menjadi undang-undang (UU). Ia juga menyakini jika perekonomian di Jakarta akan tetap berkembang meskipun Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur.
"Saya juga meyakini bahwa Jakarta akan dijadikan daerah istimewa, pemerintah tidak akan meninggalkan Jakarta begitu saja, karena banyak sejarahnya," ujar Kenneth kepada wartawan, Rabu (26/1/2022).
Daerah Istimewa yang dimaksud adalah dengan menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian. Selama Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) disiapkan di Ibu Kota Nusantara, Kenneth juga meminta Jakarta tetap menjadi ibu kota Indonesia.
"Saya sangat yakin jika Jakarta akan tetap berkembang sebagai pusat perekonomian nasional, regional, bahkan global. Jadi Jakarta bisa dijadikan pusat perekonomian dan bisnis, Kaltim hanya konsen di pemerintahan saja," katanya.
Menurutnya, keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur sudah dengan pertimbangan yang sangat matang. Apalagi soal ancaman bencana alam.
"Wilayah di Kalimantan ini lebih minim risiko bencananya, dan selain itu juga disana ada 180 ribu hektare lahan milik pemerintah dan itu akan memudahkan pemerintah untuk membangun tanpa direpotkan dengan urusan pembebasan tanah, dan juga lokasinya yang strategis untuk memperkuat perekonomian,"
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sensus Penduduk 2020 mencatat penduduk DKI Jakarta pada bulan September 2020 sebanyak 10,56 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk DKI Jakarta terus meningkat.
Pemindahan ibu kota negara juga dianggapnya akan menjadi solusi dari masalah kependudukan ini.
Baca Juga: Soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Politisi PKS Wanti-wanti Pemerintah
"DKI Jakarta sudah sangat padat dan hal itu mempengaruhi dengan kemacetan yang tinggi saat ini, saya menilai pemindahan ibu kota dimaksudkan juga untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah," imbuhnya.
Berita Terkait
-
37 Siswa Positif COVID-19, 18 Sekolah di Jakarta Pusat Stop PTM 100 Persen
-
Erick Thohir Masuk Bursa Kandidat Cagub DKI, RT Zona Merah di Jakarta
-
Sidang Kasus Terorisme Munarman Kembali Digelar Hari Ini, Agenda Masih Pemeriksaan Saksi dari JPU
-
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Kejaksaan Tetapkan 2 Tersangka Baru
-
ASN Kementerian Akan Hijrah ke Kalimantan: Syahdan Semangat, Taufan Galau
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar