Gus Ipul hingga Khofifah Hadiri Pleno Penunjukan Pj Ketum, Gus Yahya Melawan

SuaraJakarta.id - Dinamika internal organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), memasuki babak baru yang semakin menegangkan. Suhu politik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendadak panas pada Selasa (9/12/2025) malam.

Sebuah Rapat Pleno digelar di Jakarta dengan agenda yang sangat krusial, yakni penunjukan Pejabat (Pj) Ketua Umum untuk menggantikan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

Rapat ini tidak main-main. Deretan tokoh kelas berat terlihat hadir, memberikan sinyal dukungan terhadap langkah Syuriah PBNU.

Terpantau Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa turut duduk dalam forum tersebut.

Kehadiran mereka mempertegas bahwa gerakan ini memiliki legitimasi yang kuat di mata para sesepuh.

Selain tiga tokoh publik tersebut, jajaran elit PBNU juga lengkap berkumpul. Mulai dari Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam Zulfa Mustofa dan Afifudin Muhajir, Rais Syuriyah M. Nuh, hingga Wakil Rais PBNU sekaligus Ketum MUI Anwar Iskandar.

Kubu penyelenggara pleno menegaskan bahwa pertemuan ini adalah amanat organisasi yang sah. Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Moh. Mukri, menjelaskan bahwa agenda utama malam itu adalah menindaklanjuti keputusan Syuriah sebelumnya.

“Rapat pleno malam ini menjadi langkah lanjutan dalam menata proses organisasi sesuai amanat Syuriah. Salah satu agenda pleno kali ini adalah penetapan Pj Ketua Umum PBNU pengganti Gus Yahya,” kata Moh. Mukri dilansir dari Antara.

Mukri menekankan bahwa rapat pleno merupakan forum konstitusional. Tujuannya adalah memastikan roda organisasi tetap berjalan sesuai aturan dan tata kelola jamiyah.

Baca Juga: Apa Peran Sekretaris LP PBNU di Kasus Korupsi Kuota Haji?

Bagi kubu ini, keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan Gus Yahya adalah harga mati. Menurutnya, keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga penunjukan pengganti harus segera dilakukan.

Dalam struktur NU, Syuriah menempati posisi tertinggi sebagai pengendali dan pengawas. Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, dalam kesempatan tersebut menegaskan kembali hierarki ini. Langkah pencopotan Gus Yahya dinilai sebagai upaya mengembalikan marwah organisasi kepada relnya.

“Penguatan dan menjaga supremasi syuriah merupakan sesuatu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Meskipun masih ada pergerakan-pergerakan,” tegas Miftachul Akhyar.

Di sisi lain, Yahya Cholil Staquf tidak tinggal diam. Ia menolak mentah-mentah hasil Rapat Pleno Syuriah tersebut. Gus Yahya menganggap pertemuan yang digelar untuk melengserkannya itu cacat hukum dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Bagi Gus Yahya, apa yang terjadi saat ini hanyalah manuver politik dari pihak-pihak yang tidak nyaman dengan transformasi organisasi yang sedang ia jalankan. Ia menegaskan bahwa secara De Facto dan De Jure, dirinya masih sah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.

Ia menantang pihak yang ingin menjatuhkannya untuk menempuh jalur yang benar, yakni melalui Muktamar, bukan rapat pleno sepihak.