“Belum lagi, Pemprov DKI harus kehilangan potensi pendapatan karena konsesi TOD (Transit Oritented Development) diberikan ke swasta. Kalau begini caranya, Pemprov DKI rugi berkali-kali,” tuturnya.
Gilbert menegaskan, pihaknya menolak usulan rute baru ini.
Pasalnya, program LRT harus berorientasi pada pelayanan publik, bukan untuk cari keuntungan.
“Kenapa harus kasih ke swasta? Apakah karena biaya? APBD di pemerintahan sebelumnya lebih kecil, tapi bisa membangun depo dan jalur LRT. Jadi, ini bukan karena APBD tidak cukup, namun sepertinya ada deal-deal lain yang kita tidak tahu," tandasnya.
Baca Juga:Oknum Guru SMAN 58 Rasis, FPDIP DKI Sayangkan Jika Cuma Disanksi Teguran
