Hilmi tentu saja sudah memahami risiko membuat konten di media sosial.
Dia bahkan pernah mengatakan, "Sekedar mengingatkan hati-hati kalau berkomentar tentang sesuatu yang sensitif di medsos menggunakan notebook atau laptop, karena sekarang semua sedang diawasi."
"Tadi saya mau komentar soal Papua di medsos terkejut sekali, ternyata di laptop saya ada tulisan INTEL INSIDE."
Mesti ditanggapi serius
Baca Juga:Gubernur Papua Barat: Masyarakat Jangan Panik Lalu Belanja Gila-gilaan
Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak menganggap remeh deklarasi pemerintahan sementara dan dia mengingatkan peristiwa Timor Timur yang akhirnya lepas dari NKRI.
"Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor Timur. Kasus penembakan dan serangan terhadap aparat serta masyarakat sipil yang masih terus terjadi, menunjukkan situasi di Papua belum stabil," kata Sukamta.
Perkembangan situasi di Papua tersebut perlu disikapi secara serius oleh pemerintah karena dalam menangani permasalahan Papua yang berlarut-larut, perlu dengan pendekatan yang komprehensif.
Dia menilai penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia harus dikoreksi secara sistematis, di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah.
Sukamta mengutip hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan masih ada empat akar masalah yang hingga saat ini masih dijumpai di Papua.
Baca Juga:Deklarasi Negara Republik Papua Barat, MPR: Ini Sangat Mengganggu
"Keempat akar masalah tersebut adalah diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," ujarnya.
