SuaraJakarta.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah membeberkan banyak Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di ibu kota yang merupakan 'titipan'. Ia pun meminta agar mereka tidak diberikan keistimewaan dalam bekerja.
Ida mengakui dirinya sendiri bersama anggota DPRD dan pejabat DKI lain pernah memasukkan orang untuk menjadi PJLP di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Meski 'titipan' anggota dewan, Ida berharap mereka bisa bekerja maksimal di satuannya.
"Kan banyak juga anggota dewan yang merekomendasikan untuk diakomodir. Ini dari saya pribadi, kalau memang mereka tidak memenuhi syarat atau malas, kontraknya harus diputus, ya putus saja. Jangan jelek-jelekin nama dewan," ujar Ida dalam rapat Komisi D DPRD DKI, Selasa (5/11/2021).
Namun, kerap kali si PJLP 'titipan' itu merasa superior sehingga kerjanya jadi malas-malasan. Bahkan, atasannya sendiri di tingkat Suku Dinas merasa enggan mengomeli hingga memecat karena mereka punya kenalan legislator atau pejabat DKI.
Baca Juga:Bandingkan Kinerja PPSU di Era Anies dan Ahok, Legislator PDIP: Sekarang Banyak Nongkrong
"Kadang saya suka miris, ini bawaannya si A, 'ah tidak mungkin saya dipecat. Yang ada nanti Sudin yang menghentikan saya akan dijadikan staf'. Kan serem nih," tutur anggota Fraksi PDIP ini.
Ida meminta Kepala Dinas tidak pandang bulu dalam menindak petugas yang malas meski dibawa pejabat atau anggota DPRD. Tindakan ini juga dinilai akan mengurangi biaya untuk PJLP yang tak bisa dibilang sedikit.
"Kita harus jujur pembiayaan untuk PJLP atau PPSU ini sangat tinggi. Ini menurut saya PR-nya pak asisten untuk memindahkan ke PPSU atau SDA," ucapnya.
Sementara, anggota Fraksi PKS Yusriah Dzinnun mengatakan jumlah PJLP hasil 'titipan' dari anggota dewan lebih sedikit ketimbang yang dibawa oleh pejabat di tingkat unit SKPD itu.
Dia pun meyakini PJLP yang direkomendasikan legislator juga sudah diminta bekerja keras agar tidak menjelekkan nama yang menitipkannya.
Baca Juga:Hadiri Rapat Komisi D DPRD, Viani Limardi Eks PSI: Saya dari Fraksi Rakyat DKI Jakarta
"Terkait dengan PJLP kita juga sudah antisipasi pasti. Ketimbang nama kita jelek kan kalau gak bagus ya kita berhentikan, kita sepakat," pungkasnya.
