SuaraJakarta.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth menilai penanganan banjir Jakarta tidak bisa hanya menggunakan cara lama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan inovasi untuk penanganan yang lebih baik.
Kenneth mengatakan, selama ini cara yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih terbilang tradisional. Penanganan banjir khususnya di Jakarta, harus menerapkan teknologi dan tidak hanya sebatas meningkatkan kewaspadaan.
Politisi PDIP ini meminta Anies menerapkan early warning system dengan mengombinasikan teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Mulai dari tingkat satuan kerja hingga perangkat RT harus dilibatkan untuk meredam dampak banjir yang sering menimbulkan korban jiwa dan materi.
"Saya mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mulai melakukan langkah taktis itu. Early warning system adalah jawaban. Penanggulangan banjir tidak bertumpu pada pengerukan lumpur sungai saja, yang nyatanya juga tidak maksimal. Ini kembali pada komitmen," ujar Kenneth dalam keterangan tertulis, Kamis (21/10/2021).
Baca Juga:Anies Dideklarasikan, PKS Fokus Sosialisasi Salim Segaf di Pentas Pemimpin Masa Depan
Selain itu, program pengerukan lumpur disebutnya jauh dari harapan karena keterbatasan alat berat yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.
Akhirnya, terpaksa dilakukan tambal sulam. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemprov DKI tidak konsen pada pemenuhan infrastruktur pendukung, apalagi mau bicara penerapan teknologi.
"Kalau deteksi dini penanganan banjir saja masih pakai ombrometer manual (alat ukur curah hujan), ya jelas tertinggal jauh dong. Di zaman 4.0 seperti sekarang ini cara seperti ini sangat tidak realistis dan tidak adaptif mengikuti perkembangan zaman, penerapan teknologi harus mulai dilakukan," jelasnya.
Dia juga menilai Pemprov DKI tidak bisa hanya bertumpu pada keberadaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang bekerja memprediksi cuaca, dan pengamatan manual menggunakan ombrometer.
”Terapan teknologi harus diciptakan. Jangan juga hanya mengandalkan sumur resapan saja, sumur resapan itu cocok kalau digunakan untuk menggantikan fungsi wilayah yang tangkapan airnya semakin berkurang. Namun, tidak bisa mengatasi permasalahan luapan air sungai," ucap Kenneth.
Baca Juga:Mulai Marak Deklarasi-deklarasi Capres, PKS: Tahun Politik Datang Lebih Awal
Dia juga mengritisi statemen Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahma Riza Patria, yang menyebut DKI telah mempersiapkan lokasi pengungsian untuk penanganan banjir. Hal ini membuat Pemprov DKI terkesan pasrah dengan terjadinya banjir.
”Kalau berbicara seperti itu, berarti sama saja mengangkat bendera putih dong. Maka itu saya sarankan, benahi saja upaya deteksi dininya, supaya kita semua tidak keteteran lagi, jangan pakai ombrometer manual lagi," pungkasnya.
