SuaraJakarta.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyatakan Pemprov DKI harus berkoordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten di wilayah penyangga sebelum memberlakukan penerapan sanksi tilang emisi.
"Intinya adalah komunikasi yang baik terutama Pemprov DKI dengan daerah penyangga karena ini kebijakan Pemda. Dalam segala hal harus koordinasi dengan daerah penyangga kita. Karena banyak yang tinggalnya di Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor, tapi kerjanya di Jakarta," ucap Ida, Senin (15/11/2021).
Sejak wacana penerapan tilang emisi mengemuka, Ida mengaku telah meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengevaluasi skala besar agar tidak membuat warga gelisah.
"Saya minta ke kepala dinas, ini harus dievaluasi besar-besaran dan jangan membuat gaduh masyarakat," ujar Ida.
Baca Juga:DPRD DKI: Pemenuhan 30 Persen RTH di Jakarta Mustahil Terealisasi
Sebelumnya, sejumlah pemangku kepentingan di kota-kota satelit Jakarta sempat menyampaikan usulan agar Pemprov DKI menunda pemberlakuan tilang uji emisi.
Misalnya di Kota Bekasi, Dinas Perhubungan setempat mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari Pemprov DKI Jakarta terkait tilang emisi.
Padahal, Pemerintah Kota Bekasi juga butuh waktu untuk mengakomodir sekitar 660.000 kendaraan yang berasal dari wilayah itu agar dapat melakukan uji emisi.
Pemprov DKI memastikan penundaan penerapan sanksi tilang emisi terhadap kelayakan emisi gas buang kendaraan di Ibu Kota dari rencana mulai 13 November 2021 menjadi awal 2022.
Baca Juga:DPRD DKI: Pembebasan Lahan Hijau di Jakarta Diperkirakan Rp1,7 Triliun
