SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta para buruh tak lagi lakukan aksi demo besar-besaran menolak nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai terlalu kecil.
Sebab, saat ini pihaknya sedang melakukan negosiasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait formulasi UMP 2022 untuk wilayah DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bersurat ke Kemenaker agar formulasi penentuan UMP 2022 untuk Jakarta diubah.
Terkait itu, Riza pun meminta agar para buruh bersabar sampai negosiasi dengan Kemenaker selesai.
Baca Juga:PPKM Jakarta Kembali Naik ke Level 2, Wagub DKI ke Warga: Prokes Lebih Taat Lagi
"Para buruh kami minta enggak perlu merespons ini dengan demo yang berlebihan," ujar Wagub DKI di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/11/2021).
Menurutnya, demonstrasi dalam jumlah massa yang banyak akan berbahaya di masa pandemi COVID-19 ini. Dikhawatirkan jika ada kerumunan, nantinya malah akan jadi klaster baru.
"Nanti menimbulkan kekhawatiran, masih pandemi nanti terjadi klaster penularan," jelasnya.
![Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa menolak upah minimum provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/11/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/11/29/63416-aksi-buruh-menolak-ump-dki-jakarta.jpg)
Selain itu, jika demonstrasi dalam jumlah besar, dikhawatirkan nantinya malah akan disusupi. Akibatnya, aksi damai yang bertujuan memperjuangkan nasib buruh akhir bisa berujung kericuhan.
"Jangan sampai demo-demo besar itu nanti ada yang menyusupi. Kami tahu demo buruh semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh kami hormati kami hargai," ucapnya.
Baca Juga:UMP 2022 DKI Ingin Dinaikan Lagi, Wagub DKI: Pengusaha Tak Masalah sampai 5 Persen
Karena itu, ia meminta agar buruh mendukung Pemprov DKI yang sedang memperjuangkan kenaikan UMP Jakarta. Diharapkan hasil negosiasi dengan Kemenaker adalah keputusan yang memuaskan semua pihak.
