SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan peringkat kemacetan di ibu kota negara turun 15 peringkat dibandingkan tahun 2020. Jika sebelumnya berada di posisi 31, kini di posisi 46.
Merespons hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD DKI Fraksi PAN, Farazandi Fidinansyah menyampaikan apresiasi atas kerja tersebut. Namun, ia mengemukakan, jika turunnya peringkat kemacetan di DKI Jakarta juga tidak terlepas dari kinerja gubernur sebelumnya.
“Kerja dalam pembenahan transportasi kota bukanlah kerja jangka pendek. Hal ini juga merupakan hasil kerja berkelanjutan dari gubernur terdahulu. Tapi dapat dilanjutkan dan diselesaikan dengan sangat baik oleh Pak Anies,” katanya seperti dikutip Terkini.id-jaringan Suara.com.
Dia juga meminta Anies jangan cepat berpuas diri dengan capaian tersebut. Tetapi, ia berharap bisa terus ditingkatkan lagi kinerjanya.
“Saya mengucapkan selamat untuk Bapak Gubernur, atas capaian ini. Jangan cepat puas, perlu dijaga momentumnya dan ditingkatkan lagi kinerjanya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Farazandi menilai, ranking Jakarta turun sebagai kota macet versi TomTom Traffic Index tidak terlepas dari pemberlakuan aturan PPKM selama masa pandemi yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun belakangan.
Namun dia tidak memungkiri, pemprov juga memiliki andil dalam kerja dan upaya menurunkan angka kemacetan. Farazandi menyebut ada dua faktor di balik keberhasilan Anies menurunkan peringkat Jakarta dari kota termacet urutan 31 ke 46 tahun 2021.
Pertama, Anies dinilai berhasil mengintegrasikan moda tramsportasi umum.
“Para pengguna kendaraan umum terus meningkat sejak 2019. Serta peningkatan kualitas transportasi umum, lewat program Jaklingko,” ucapnya.
Baca Juga:Anies Baswedan Pamer Data Jakarta Bebas Macet, Politisi PDIP: Gubernur Ini Lucu
“Jadi ini sebagai objektifitas kita dalam menilai, bukan penilaian internal saja,” katanya.
Kedua, Farazandi mengakui kemampuan Anies dalam berkomunikasi. Sehingga antara pemerintah dengan kepolisian bisa bekerja sama dalam mengurangi kemacetan.
“Menurut saya, yang perlu diapresiasi, adalah koordinasi yang baik antar Pemprov dengan kepolisian daerah khususnya Direktorat Lalu Lintas (Polda Metro Jaya). Titik-titik kemacetan bisa dipetakan dan diurai lewat kinerja gabungan Dishub dan Ditlantas di lapangan,” jelasnya.
