SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, menyoroti belum dibangunnya empat "Intermediate Treatment Facility" (ITF) di dalam kota, untuk mengurangi ketergantungan pengiriman sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi, Jawa Barat.
"Sampai sekarang belum ada satupun yang terbangun atau beroperasi," kata legislator PSI ini ketika membacakan rekomendasi DPRD DKI terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI atas pelaksanaan APBD tahun 2021 di Jakarta, Senin (25/4/2022).
Adapun empat ITF atau disebut juga Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA) itu, yakni Sunter sebagai pusatnya dan ITF Wilayah Layanan Barat yang kedua penugasannya dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Kemudian, ITF Wilayah Layanan Timur dan Selatan yang penugasannya oleh Perumda Sarana Jaya.
Baca Juga:Tsamara Amany Dicap Kadrun usai Mundur PSI, Jubir PAN Beri Reaksi Menohok
Mencermati belum ada kemajuan soal empat ITF itu, DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta mencari alternatif solusi mengatasi masalah sampah di Ibu Kota.
"Mengingat Jakarta sudah berada dalam situasi darurat sampah maka salah satu alternatifnya dengan pengadaan alat pemusnah sampah ramah lingkungan di tingkat kecamatan dan kelurahan," katanya.
DPRD DKI berencana kembali mengadakan rapat khusus dengan Dinas Lingkungan Hidup, PT Jakpro dan Sarana Jaya terkait akselerasi pembangunan empat ITF itu.
Fasilitas pengelolaan sampah tersebut nantinya diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan daerah terhadap TPST Bantargebang.
Adapun berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup DKI, volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang pada 2020 mencapai lebih dari 7.400 ton per hari.
Baca Juga:Pasar Gembrong Kebakaran Jelang Lebaran, PSI Minta Pemprov DKI Segera Kirim Bantuan
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta bersepakat dengan Pemerintah Kota Bekasi untuk memperpanjang kerja sama pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang selama lima tahun.
Perpanjangan kerja sama itu dilakukan melalui sinergi yang diteken Gubernur Anies Baswedan dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Balai Kota Jakarta, Senin (25/10/2021).
Sementara itu, Anies meletakkan batu pertama proyek pengolahan sampah menjadi bahan bakar (Refused Derived Fuel/RDF) dan fasilitas pengolahan sampah "Landfill Mining" di TPST Bantargebang pada Senin (21/2).
Anies menargetkan dapat mengolah sekitar 1.000 ton masing-masing sampah lama berusia minimal enam tahun dan sampah baru diolah menjadi sekitar 750 ton bahan bakar alternatif berbasis sampah per hari.
"Proyek ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi di hilir pengelolaan sampah yang dikirimkan ke Bantargebang," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di TPST Bantargebang.
