Setuju TGUPP Dibubarkan, Legislator PDIP: Sangat Membebani Uang Rakyat

SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengaku setuju dengan pernyataan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi yang meminta agar TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) dihilangkan.

Sebab, menurut Kenneth, TGUPP memang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi pembangunan di Jakarta. Ia juga menyinggung soal anggaran APBD yang dipakai untuk TGUPP ini.

"Saya sangat mendukung sekali pernyataan ketua DPRD DKI yang meminta supaya TGUPP dihilangkan, karena kenyataannya memang sangat membebani APBD," kata Kenneth.

"Bubarkan sajalah, memang enggak ada manfaatnya dan enggak ada prestasinya sama sekali," lanjut legislator dari Fraksi PDIP ini dalam keterangannya, Senin (19/9/2022).

Baca Juga:Cerita Anies Bertemu Ahok di Salah Satu Hotel di Jakarta: Tanya Kabar dan Ngobrol Rileks

Kenneth menilai keberadaan TGUPP di era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat tidak bermanfaat, serta menjadi beban dan menghambur-hamburkan uang rakyat.

Apalagi gaji operasional mereka menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"TGUPP ini memakai anggaran yang sangat besar tetapi minim prestasi kerjanya. Yang patut masyarakat ketahui bahwa uang gaji dan operasional TGUPP ini murni memakai APBD yang notabene adalah uang rakyat, kalau cara kerjanya seperti ini yah sama saja uang rakyat di buat main main," ujarnya.

Untuk itu, ia menyatakan TGUPP seharusnya bakal lengser seiring dengan habisnya masa jabatan Anies pada 16 Oktober mendatang.

"Sewajarnya masa kerja TGUPP otomatis berakhir saat Pak Anies tidak menjabat sebagai Gubernur DKI lagi, karena fungsi, tugas dan keberadaan mereka melekat kepada Anies," ujar Kenneth, Senin (19/9/2022).

Baca Juga:Anies Mau Lengser, DPRD DKI Tak Lagi Alokasikan Anggaran untuk TGUPP

Sebut TGUPP Kacaukan Rencana Pembangunan

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berharap Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Gubernur Anies Baswedan dihilangkan setelah masa jabatan Kepala Daerah DKI habis pada 16 Oktober mendatang. Pasalnya, tim tersebut dianggapnya telah membuat kacau Jakarta.

Menurut Prasetio, kerja TGUPP juga akan berakhir seiring dengan habisnya masa jabatan Anies sebagai Gubernur. Pasalnya, mereka merupakan tim yang melekat langsung dengan Anies.

"Iya selesai tanggal 16 Oktober nanti. Tapi dia, selesai pak, selesai semua," ujar Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Menurutnya, TGUPP telah mengacaukan berbagai rencana pembangunan di Jakarta. Saran dan ide yang dibuat malah membuat rugi masyarakat.

"TGUPP itu harus hilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta dengan ide-ide dia, banyak merugikan," jelasnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan jumlah TGUPP yang begitu banyak jumlahnya. Apalagi kebanyakan gaji tiap anggota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"TGUPP ngapain juga segitu banyaknya. Banyak orang-orang pintar di sini kok. Jadi saya rasa TGUPP nggak akan saya laksanakan dalam rapat Banggar, Rapim, enggak kita anggarkan."

TGUPP Bubar Seiring Anies Lengser

Di lain pihak, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan sesuai aturannya TGUPP juga akan bubar begitu Anies lengser. Pasalnya, mereka adalah tim yang melekat dengan Anies selama periode menjabat.

"Ya memang kalau itu kan sesuai dengan ketentuan aturan kan namanya tim TGUPP kan tim untuk melakukan percepatan pembangunan. Ya memang habis, dia juga akan habis masanya," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Kendati demikian, Riza mengungkap masih ada kemungkinan TGUPP Anies masih tetap bekerja.

Namun, hal itu merupakan kewenangan dari Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies.

Jika memang nantinya Pj masih merasa butuh TGUPP yang berisi tim milik Anies ini, maka bisa saja mereka kembali bekerja.

"Kecuali nanti diserahkan kepada Pj Gubernur selanjutnya. Apakah merasa perlu adanya TGUPP atau tidak atau melalui cara lain, itu kewenangan Pj Gubernur."