SuaraJakarta.id - Polri bakal membuat pos pengamanan di jalur perbatasan darat, barrier transnational officer (BOT). Petugas pada pos tersebut bakal dibekali paspor biru atau kedinasan untuk masuk ke perbatasan negara lain.
Kabag Lotas Sekretariat National Crime Border Interpol Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri, Kombes Dodied Prasetyo Aji mengatakan, pembentukan pos tersebut untuk meminimalisir kejahatan lintas negara.
Di pos pengamanan tersebut, kata Dodied, akan diisi oleh perwira dan sejumlah anggota dengan peralatan senjata lengkap.
"Di BOT ada perwira polri dan anggota perbatasan yang akan berkontak langsung dengan entitas penegak hukum di negara tetangga yang dibekali dengan peralatan, paspor biru atau paspor dinas," kata Dodied di Serpong Tangsel, Rabu (26/10/2022).
Dodied menerangkan, petugas di BOT itu nantinya akan diberi kewenangan untuk melakukan kontak di perbatasan tanpa harus izin dari Kapolri.
"Bila mana ada sesuatu tindak pidana atau hal lain mereka bisa kontak tanpa harus izin ke Polri," ungkapnya.
Dodied menerangkan, BOT perdana bakal dibangun di Kalimantan Utara. Nantinya, akan ada 5-10 anggota Polri yang bertugas. Nantinya pos pengamanan perbatasan di darat itu bakal ditambah.
"Pembentukan pertama pilot project-nya di Kaltara di daerah Sebate. Personelnya ada, tapi kita sedang berkomunikasi dengan pihak terkait untuk bekal tunjangan ataupun peralatan," terangnya.
Selain itu, untuk memperkuat penjagaan perbatasan, Polri juga merekrut Bintara yang berasal dari warga lokal.
Baca Juga:Kendaraan Listrik Korlantas Polri Siap Kawal KTT G20 di Bali, Jumlah Total Mencapai 174 Unit
Kebijakan itu hasil evaluasi dari penerimaan anggota sebelumnya yang meminta pindah saat bertugas karena bukan berasal dari penduduk lokal.
"Khusus perbatasan merekrut saudara kita dari lokal di mana perbatasan itu berada. Karena tiga perekrutan sebelumnya banyak yang bukan asli NTT setelah beberapa di sana bermohon ke negara untuk pindah Polda dan terjadi defisit polsek polres di perbatasan. Diharapkan mereka lebih militan menjaga di wilayahnya masing-masing," papar Dodied.
Sementara ke depan, pihaknya berwacana bakal menggunakan teknologi tingkat tinggi. Sehingga dapat mendeteksi adanya potensi tindak kejahatan.
Penerapan teknologi tingkat tinggi itu juga diklaim sebagai upaya untuk mencegah oknum nakal yang melakukan penyalahgunaan wewenang saat bertugas.
Hal itu, kata Dodied, pernah dipasang di perbatasan Sebate Kaltara yang mendeteksi perlintasan teroris dari Sabah ke Poso.
"Mungkin ke depan untuk mencegah penyalahguna wewenang kita akan gunakan teknologi. Teknologi yang bagaimana ini sedang kita cari," bebernya.
