Selain itu, permasalahan pembangunan ini juga disebutnya tidak hanya terjadi di Jakarta. Semua kota di dunia ikut terkena dampak dari pandemi Covid-19.
Menurutnya, rencana pembangunan rumah DP 0 rupiah ini harus tetap dilanjutkan meski tidak mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemprov bisa memakai anggaran yang sudah ada atau mencari skema pendanaan lain lewat kerja sama dengan pihak ketiga.
"Program itu kan sudah berjalan, biarpun tidak melampaui target tapi udah berjalan. jangankan dki, nasional juga, jangankan nasional, internasional juga terpuruk," pungkasnya.
Tak Masuk APBD 2023
Sebelumnya Program rumah Down Payment (DP) 0 rupiah dipastikan tak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2023. DKI bakal mencari pendanaan lain untuk melanjutkan program kebanggan Anies Baswedan saat menjadi Gubernur itu.
Hal ini diketahui dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023. Pendanaan rumah DP 0 rupiah ini tak dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BUMD DKI.
Usai menetapkan KUA-PPAS 2023, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut program rumah DP 0 rupiah tak masuk APBD 2023 karena bukan prioritas. Pihaknya lebih memilih memberikan dana untuk kebijakan prioritas seperti penanganan banjir, macet, hingga ketahanan pangan.
"Kalau (hunian) DP Rp 0, saya rasa, enggak prioritas. Prioritasnya bukan itu (hunian DP Rp 0), prioritasnya ke banjir, macet, sama nanti ketahanan pangan," ujar Prasetio di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022).
Ketimbang membangun rumah DP 0 rupiah, Prasetio menyebut lebih baik Pemprov mendirikan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).
Baca Juga:Kriteria Capres Jokowi Harus Paham Ekonomi, Dokter Tifa: Ternyata Beliau Dukung Anies Baswedan
"Makanya, saya tadi (bilang), lebih bagus ke (pembangunan) rusunawa, ya," ucap Prasetyo.
