SuaraJakarta.id - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta agar Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melanjutkan program sumur resapan di ibu kota. Program yang diinisiasi eks Gubernur Anies Baswedan ini dianggap efektif dalam mengatasi banjir.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Abdul Aziz saat penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna. Dalam pandangan fraksinya, ia meminta pengerjaan normalisasi dan pembuatan sumur resapan di tahun 2023 dikerjakan secara efektif.
"Fraksi PKS meminta agar program penanganan banjir dilakukan melalui pendekatan normalisasi dan drainase vertikal secara efektif," ujar Aziz di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/11/2022).
Menurut Aziz, sumur resapan dalam harus dibuat di daerah yang merupakan dataran rendah, seperti di daerah Jakarta Timur dan Selatan. Drainase vertikal ini mampu menyerap air yang menggenang dan mengurangi potensi banjir ketika hujan deras turun.
Baca Juga:Minta UMP DKI 2023 Naik 13 Persen, Buruh Bakal Demo di Depan Kantor Heru Budi Besok
"Sumur resapan dalam yang dibangun bersama dengan lubang biopori selama ini cukup efektif dalam mengurangi banjir dan mempercepat surutnya genangan pada daerah-daerah yang sering banjir karena curah hujan yang tinggi," kata Aziz.
Sementara itu, Aziz juga meminta agar Heru mengoptimalkan program normalisasi sungai dengan melakukan pengerukan sungai, saluran utama, waduk, dan setu penampung air.
"Juga dengan membangun embung embung penahan limpasan air di daerah perbatasan sebelum masuk ke Jakarta," ucapnya.
Demi melancarkan program ini, Aziz meminta Heru melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga yang dilintasi aliran sungai Ciliwung, seperti Bogor, Depok, dan Tangerang. Harus ada pembuatan embung sebagai tangkapan limpasan air selain waduk.
"Rencana pembuatan setu atau embung untuk tangkapan air dari daerah hulu sebetulnya sudah lama direncanakan, namun saat-saat ini belum ada realisasi yang kongkret," tuturnya.
"Langkah ini diharapkan bisa membantu memperbesar daerah tangkapan air selain melalui normalisasi sungai dan waduk atau setu yang ada di Jakarta," tambahnya memungkasi.
