"Jadi tanggung jawabnya mana? Sebagai sebuah instisusi Dishub telah mengeluarkan SK memerintahkan kepada kita untuk melaksankan peremajaan, tapi sampai hari ini tidak dilaksanakan," ujar Waridin di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Untuk memodifikasi mobil angkot jadi sesuai standar mikrotrans, Waridin mengaku menghabiskan kocek hingga puluhan juta rupiah. Lantaran rute mikrotrans tak kunjung dibuka, ia dan sopir lainnya kembali mengoperasikan angkot tanpa sistem JakLingko.
"DP kita kisaran Rp50-60 juta. Cicilan Rp2,7-3 juta. Kemudian kalaupun kami beroperasi, setoran itu cuma Rp50ribu. Bagaimana mungkin setoran Rp50 ribu bisa menutupi cicilan yg besarnya Rp2,7 sampai Rp3 juta. Lagi-lagi kami harus nombok," jelasnya.
Bukannya membuka rute, Waridin menyebut Dishub malah membuka rute bus Transjakarta 10M rute Pulo Gadung-Kantor Wali Kota Jakarta Utara.
"Itu artinya kan menzolimi kita, SK yang sudah dibuat kenapa bukan yg ada SK-nya, tapi malah jalur baru yang dilakukan itu," katanya.
Oleh karena itu, ratusan sopir angkot hari ini menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menyampaikan tuntutan kepada Pj Gubernur DKI agar segera membuka rute tersebut.
Namun, selama aksi berlangsung, tak ada perwakila Pemprov DKI yang menemui massa aksi. Mereka pun berencana kembali melakukan unjuk rasa dengan membawa 1.800 lebih armada di waktu mendatang.
"Kita akan kerahkan semua yang ada yang kami miliki di Jakarta Utara dan sangat mungkin kita juga mengajak wilayah-wilayah lain," pungkasnya.
