SuaraJakarta.id - DPRD DKI Jakarta dan Pemprov setempat berencana mempertahankan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk tahun 2025. Meskipun nantinya kebijakan sekolah swasta gratis juga direncanakan berjalan pada tahun yang sama.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengatakan, dua kebijakan itu tak mudah untuk dijalankan bersama. Apalagi, kedua program itu memakan anggaran yang cukup besar.
Karena itu, pihaknya sedang mengutak-atik perencanaan anggaran dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD tahun anggaran 2025.
"Sekolah swasta gratis, itu pasti prioritas. Karena banyak yang sekolah swasta, anak-anak tidak mampu, ya akhirnya mereka terputus," ujar Ima kepada wartawan, Senin (14/10/2024).
Baca Juga:Masyarakat DKI Jakarta Diminta Tidak Mudah Terprovokasi Terkait Pencabutan KJMU
Awalnya, memang ada rencana penghapusan program KJP Plus dan diganti dengan sekolah swasta gratis. Namun, Ima menilai KJP masih sangat dibutuhkan siswa dari kelompok masyarakat tidak mampu.
Karena itu, Ima menyatakan pihak eksekutif dan legislatif akan mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta bisa ditingkatkan dari komposisi APBD.
"Dinas Pendidikan itu kan dapat jatah 27 persen dari APBD. Yang nanti akan ditawarkan kepada pemerintah pusat itu, bisa enggak 27 persennya itu di luar dari gaji-gaji guru?" jelasnya.
"Karena 27 persen itu, kalau sudah masuk gaji-gaji guru, masalah pendidikan di Jakarta nggak akan selesai. Jadi itu yang akan diusahakan ke depan," lanjutnya.
Apalagi, perkiraan pagu anggaran yang dialokasikan untuk sekolah gratis mencapai Rp 1,7 triliun.
Baca Juga:Terbukti Tawuran, KJP Dua Pelaku Pembacokan Pelajar di Grogol Petamburan Dicabut
"Bahkan kalau ditambah seragam dan buku-buku bisa tambah Rp 700 miliar," katanya.
