SuaraJakarta.id - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno disebut tak akan menyetujui pengenaan pajak bagi pedagang kantin sekolah. Isu ini sebelumnya ramai dibahas.
Hal ini disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrasi lndonesia (PDI) Perjuangan, Ida Mahmudah.
"Saya yakin Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mas Pram dan Bang Doel tidak akan menyetujui atau menerapkan kebijakan itu," kata Ida dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (7/4/2025).
Pernyataan Ida sekaligus menanggapi rencana pengenaan pajak bagi pedagang kantin sekolah di Jakarta sebagaimana digulirkan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Sutikno beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Pramono Teken Pergub Syarat PPSU: Cukup Ijazah SD, Kontrak Kerja Tiap 3 Tahun
Ida menegaskan kebijakan itu tidak tepat karena pedagang di kantin sekolah merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang justru harus dibantu dengan memberikan berbagai kemudahan termasuk akses permodalan, bukan malah dikenakan pajak yang membebani usahanya.
Bahkan, Pemprov DKI Jakarta berencana menggulirkan bantuan sebesar Rp300 miliar bagi pelaku UMKM.
"Saya minta pelaku usaha atau pedagang kantin sekolah, kantin karyawan hingga ojek online (ojol) tidak perlu resah. Percayakan sepenuhnya kepada Mas Pram dan Bang Doel yang tentu akan membuat kebijakan pro rakyat kecil," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Ida kemudian meminta agar legislator DPRD DKI Jakarta lainnya untuk lebih bersikap arif dan bijak, jangan sampai memicu kegaduhan, apalagi sampai meresahkan rakyat kecil di tengah kondisi perekonomian global dan regional yang masih penuh ketidakpastian.
"Mari sama-sama kita jaga suasana tenang dan kondusif. Termasuk, bagi pelaku UMKM di Jakarta," tuturnya.
Baca Juga:Baru Tempati Rumah Dinas, Pramono Curhat Jatuh dari Sepeda Sampai Pelipis Luka
Dia menyarankan jika targetnya adalah meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, maka sebaiknya dilakukan dengan menerapkan digitalisasi pajak secara online untuk menekan terjadinya kebocoran.
"Sebaiknya dibangun sistem pajak realtime, tapi dari dulu kenapa tidak pernah terealisasi? Kalau kebocoran ini saja bisa dicegah, pendapatan dari sektor pajak saya yakin lebih tinggi," kata Ida.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp300 miliar untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya.
“Kita menyediakan anggaran hampir Rp300 miliar untuk UMKM," ujar Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno usai menghadiri acara Lebaran di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (5/4).
Menurut Rano, selain memiliki outlet, UMKM juga mesti didukung dengan permodalan yang sesuai.
"Karena Pak Gubernur juga paham bahwa UMKM harus didukung. Selain outlet memang harus punya, tapi permodalan juga perlu,” ujar Rano.
Adapun hingga September 2024, terdapat 264.236 pelaku UMKM yang terdaftar dalam Jakpreneur binaan Pemprov Jakarta.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bakal mengalihkan anggaran program sarapan bergizi gratis ke kebijakan lainnya. Hal ini dikatakannya setelah janji kampanyenya itu telah dipastikan batal dilaksanakan.
Kebijakan lain yang akan dia kerjakan adalah renovasi kantin-kantin sekolah. Nantinya, kantin yang sudah direnovasi bisa dipakai untuk kepentingan program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah pusat.
"Untuk perbaikan kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah. Sehingga dengan demikian ini juga akan membantu program yang dijalankan oleh Badan Gizi," ujar Pramono usai menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Rabu (12/3/2025).
"Jakarta mempunyai berbagai fasilitas, nanti kita akan kerjasamakan untuk mensupport program makan bergizi gratis," lanjutnya menambahkan.
Pramono menjelaskan, dengan renovasi, maka para pedagang kantin sekolah juga akan semakin diberdayakan. Pihak sekolah yang akan mengatur mengenai pemberian lapak ke pedagang.
"Jadi untuk kantin yang kita renovasi tentunya kita akan konsentrasi pada kantin itu. Bahwa nanti yang akan memanfaatkan itu para pedagang UMKM ya itu terserah sekolah dengan UMKM," ucapnya.
