SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung angkat bicara soal aksi unjuk rasa terhadap Bank DKI yang dilakukan di depan Balai Kota sejak Selasa (15/4) lalu. Ia menyebut demonstrasi adalah hal yang wajar dalam negara yang menganut sistem demokrasi.
Karena itu, ia tak mau mempersoalkan mengenai demo yang salah satu isi tuntutannya meminta dia memecat Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo.
"Ini negara demokrasi demo itu wajar," ujar Pramono di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Pramono mengakui Bank DKI memang masih memiliki persoalan. Belum lama ini ia mengungkap adanya kebocoran dana Bank DKI yang memicu pemeliharaan sistem sejak 31 Maret 2025 lalu.
Baca Juga:Dua Hari Gelar Tenda, 15 Orang Demo di Depan Balai Kota Minta Dirut Bank DKI Dicopot
Akibatnya, beberapa layanan Bank DKI disetop sementara seperti transfer antarbank dan transaksi pakai QRIS.
"Yang pertama memang masih ada hal yang harus diselesaikan," ucapnya.
Karena itu, ia berjanji akan melakukan evaluasi, khususnya terhadap jajaran Direksi Bank DKI agar persoalan serupa tak terulang lagi l.
"Karena memang audit di Bank DKI kami enggak mau ada kebocoran kembali dengan demkian kenapa itu dilakukan," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumah orang yang mengatasnamakan Aliansi Poros Pemuda menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta sejak Selasa (15/4/2025). Demonstrasi dilakukan dengan menggelar tenda untuk ditempati para demonstran.
Baca Juga:Gubernur Pramono Anung Ingin Rebranding Bank DKI: Bisa Jadi Bank Betawi
Kemudian, mereka juga membuat spanduk tulisan tangan seperti "Copot Dirut Bank DKI", "Usut Kasus Bank DKI", hingga "Kita Mau Menginap, Aksi Damai".
Demonstrasi ini merujuk pada permasalahan yang dialami Bank DKI belakangan ini. Sejak 31 Maret lalu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang perbankan itu dikeluhkan karena sejumlah layanan seperti transfer antarbank dan pembayaran pakai QRIS tak bisa diakses.
Belakangan diketahui hal ini dikarenakan adanya pemeliharaan sistem yang dipicu kebocoran dana di internal Bank DKI.
Koordinator Lapangan Poros Pemuda untuk Kebenaran, Ahmad Setiawan mengatakan pihaknya menyampaikan tiga tuntan dalam aksi ini. Pertama, meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memecat Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo.
"Yang pertama kami meminta Gubernur DKI Jakarta, dalam hal ini Bapak Pramono anung, untuk segera mencopot Direktur Utama dari Bank DKI Jakarta, yang kami anggap gagal dalam menjalankan tugasnya," ujar Ahmad kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).
Ahmad kemudian meminta Pramono melakukan evaluasi besar-besaran pada jajaran direksi Bank DKI. Para pemangku kepentingan itu dianggapnya bersalah atas masalah yang dialami Bank DKI.
"Ketiga, kami meminta permintaan maaf, yang secara langsung oleh pihak Bank DKI Jakarta kepada para nasabah yang merasa dirugikan dan terganggu atas bobroknya pelayanan dari Bank DKI Jakarta," jelasnya.
Ahmad sendiri mengakui turut merasakan gangguan pada layanan Bank DKI. Ia tak bisa melakukan transfer antarbank melalui aplikasi JakOne atau transaksi pakai QRIS.
"Masih ada beberapa kendala, kadang uangnya tidak masuk tetapi saldo kita terpotong, nah itu yang menjadi keresahan dari para nasabah," ucapnya.
Ia pun berencana melakukan aksi ini sampai nantinya ada pihak Bank DKI atau perwakilan Pemprov yang mau menemuinya. Terlebih lagi gangguan layananan Bank DKI masih terjadi sampai saat ini.
"Kami harapkan adalah langkah konkret Dan pernyataan konkret dari Bank DKI Jakarta itu sendiri, juga dari pemprov DKI Jakarta, terkait apa yang akan dilakukan," pungkasnya.
