SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa proses rotasi dan penempatan pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara profesional, tanpa campur tangan politik ataupun kepentingan personal.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi awal kepemimpinannya dalam menata ulang jajaran birokrasi demi memastikan efektivitas pelayanan publik selama lima tahun ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Pramono dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Senin 5 Mei 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa pemilihan wali kota, bupati, kepala dinas hingga kepala biro dilakukan melalui mekanisme ketat dan melibatkan berbagai pihak.
“Jadi dalam memilih terus terang orang-orang yang akan bertugas sebagai wali kota, kepala dinas, kepala biro, saya tetapkan secara profesional,” ujar Pramono dikutip dari ANTARA.
Baca Juga:Tolak Penggusuran, Massa Demo di Balai Kota DKI: Tolong Keluarkan Alat Berat di Kebon Sayur!
Menurut mantan Sekretaris Kabinet tersebut, profesionalisme menjadi prinsip utama dalam merancang struktur kerja pemerintahan yang mampu bergerak secara solid, adaptif, dan responsif terhadap tantangan kota metropolitan seperti Jakarta.
Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak memiliki preferensi personal dalam menentukan siapa yang mengisi posisi strategis tersebut.
“Saya ini orang yang bisa bekerja dengan siapa pun,” kata Pramono.
Ia menambahkan, proses seleksi dilakukan tidak hanya berdasarkan kemampuan teknokratis, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik.
Dalam prosesnya, Pramono melibatkan banyak elemen, baik internal Balai Kota maupun institusi lain di luar lingkup pemerintah provinsi.
Baca Juga:Transjabodetabek Blok M-Alam Sutera Hadir, Pramono Gratiskan Semua Moda di Hari Peresmian
“Hampir semua yang kita pilih, kita akan tetapkan. Mudah-mudahan tidak ada persoalan yang bersifat personal. Karena hal yang menyangkut pendalaman secara perorangan itu juga kami lakukan,” ujarnya.
