SuaraJakarta.id - Bambang Tri Mulyono, penulis kontroversial di balik buku "Jokowi Undercover," menyampaikan pengakuan bahwa ia tidak sedikit pun menyesali perjalanan hidup yang telah dilaluinya.
Pernyataan ini muncul setelah ia resmi menerima kebebasan bersyarat, mengakhiri masa tahanan terkait kasus ujaran kebencian, pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta penistaan agama.
Setelah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kabupaten Sragen, Bambang Tri Mulyono akhirnya dapat menghirup udara bebas pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Pengalaman mendekam di balik jeruji besi, menurutnya, bukanlah sesuatu yang perlu disesali.
Baca Juga:Kejaksaan Punya Waktu hingga 3 Oktober Periksa Berkas Perkara Penistaan Agama oleh Roy Suryo
Ia berpandangan bahwa setiap peristiwa yang telah terjadi tidak perlu disesali lagi.
Pengakuan ini disampaikan Bambang Tri Mulyono dalam sebuah perbincangan dengan Rismon Hasiholan Sianipar di Semarang, Jawa Tengah.
"Saya enggak pernah menyesal, apapun yang terjadi," aku Bambang, dikutip dari youtube Sentana TV, Senin (15/9/25).
Bahkan, ia mengemukakan bahwa dipenjara tanpa kesalahan atau dikriminalisasi sekalipun tidak membuatnya menyesal.
"Dipenjara tanpa kesalahan saja saya nggak menyesal kok," tegasnya.
Baca Juga:Alfamart Polisikan Emak-Emak Pengutil Cokelat yang Ancam Pegawainya dengan UU ITE
Dengan keyakinan yang teguh, Bambang menyatakan bahwa selama ini ia merasa tidak melakukan perbuatan salah atau melanggar hukum.
Namun demikian, ia menerima dengan lapang dada segala tuduhan yang pada akhirnya membawanya ke dalam penjara.
Pembebasan bersyarat Bambang Tri Mulyono didasarkan pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor: PAS-951.PK.05.03 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana.
Keputusan krusial ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2025.
Kepala Lapas Kelas II A Sragen, Mohamad Maolana, sebelumnya telah menjelaskan bahwa pembebasan bersyarat Bambang diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi seluruh persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Maolana juga menguraikan bahwa pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak warga binaan yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022.
