Scroll untuk membaca artikel
Bangun Santoso | Ummi Hadyah Saleh
Kamis, 07 Oktober 2021 | 10:06 WIB
Gedung DPRD DKI Jakarta. [Antara]

SuaraJakarta.id - DPRD DKI Jakarta kembali menggelar rapat pembahasan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Bogor, Jawa Barat. Adapun pembahasan digelar di Hotel Grand Cempaka, Cipayung.

Plt. Sekretaris DPRD DKI Augustinus mengatakan, alasan DPR menggelar soal anggaran di Bogor lantaran pertimbangan pimpinan dewan untuk mengantisipasi keramaian di saat pandemi Covid-19.

"Ini memang kita sama kayak tahun lalu juga, di Bogor pembahasan anggaran. Pertimbangan dari pimpinan dewan itu supaya di ruang terbuka mintanya. Nah, di sana kan kaca (jendela) semua nih," ujar Augustinus saat dihubungi, Kamis (7/10/2021).

Augustinus mengungkapkan bahwa DPRD sebelumnya pernah mencoba membahas penyusunan P2APBD DKI tahun 2021 di kantor, Kebon Sirih.

Baca Juga: Belum Kirim Surat Pemberhentian Viani Limardi ke DPRD DKI, PSI Buka Suara

Namun kata dia, jumlah peserta rapat terlalu banyak. Sehingga dikhawatirkan berpotensi penyebaran Covid-19.

"Ya memang kemarin kan P2APBD itu kita coba bahas di kantor. Aduh, itu terlalu crowded. Tetap saja pendamping pendamping kepala satuan kerja perangkat daerah itu tetap datang," ucap Augustinus.

Augustinus menyebut rapat pembahasan anggaran digelar selama dua hari dari yakni Kamis 7 Oktober hingga Jumat Oktober 2021.

Agenda rapat tersebut di antaranya pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2021.

Kemudian juga ada pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2021. Pembahasan ini dilakukan di tiap komisi.

Baca Juga: Sebut Banyak PJLP DKI 'Titipan' Anggota DPRD dan Pejabat, PDIP: Pecat Kalau Malas

Setelah itu kata Augustinus, Pemprov DKI menyusun masukan-masukan dan saran dari DPRD mengenai perubahan APBD 2021 dan kemudian disahkan.

"Eksekutif itu kan harus menyusun dulu ya hasil masukan-masukan saran dari dewan, nanti tanggal 13 Oktober kita melakukan MoU eksekutif dengan legislatif tanggal 13 hari Rabu," katanya.

Load More