SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menempuh tiga tahun masa jabatannya hari ini, Jumat (16/10/2020).
Namun selama mengisi posisi orang nomor satu di DKI, Anies masih mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak.
Salah satunya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.
Tiga tahun menjabat, Anies dianggap malah membawa Jakarta semakin mundur.
Baca Juga:Fraksi Demokrat ke Anies: Kalau Mau Buat Kebijakan Ajak DPRD Ngomong
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad mengatakan, indikator kemunduran ini dinilai dari perbandingan dengan Gubernur sebelumnya dan potensi pencapaian Anies ke depannya.
"Jika dibandingkan provinsi lainnya, DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar dan mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat. Jangan sampai anggaran, tenaga, dan waktu terbuang sia-sia karena keliru memilih prioritas dan salah kelola birokrasi," ujar Idris kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).
Idris mengatakan setidaknya ada 10 kemunduran yang dibuat Anies. Berikut daftarnya:
1. Pembahasan Anggaran
Idris menyebut pembahasan APBD DKI tahun 2021 sudah terlambat tiga bulan lamanya. Artinya, waktu yang tersisa sampai draf anggaran yang diajukan hanya 1,5 bulan.
Baca Juga:3 Tahun Kepemimpinan Anies, Nasdem Sorot 4 Janji Kampanye Belum Terealisasi
Terlebih lagi, situasi Jakarta sekarang ini sedang dilanda pandemi corona.
Puluhan ribu mata anggaran berpotensi tak terbahas secara rinci jika dilaksanakan terburu-buru.
2. Transparansi Anggaran
Sejak 2017, Pemprov DKI telah memulai tradisi yang baik dengan membuka rancangan anggaran hingga tingkat rincian harga komponen anggaran melalui website apbd.jakarta.go.id sejak fase RKPD.
Namun, pada masa Gubernur Anies, dokumen anggaran hanya dibuka setelah Gubernur dan DPRD selesai melakukan pembahasan dan bersepakat.
Artinya, warga hanya mengetahui anggaran setelah selesai dibahas, sehingga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan saran dan masukan.
