alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ada 25 Klaster COVID-19 PTM di DKI, LaporCovid-19: Ada Kesenjangan Penerapan Prokes

Rizki Nurmansyah | Yaumal Asri Adi Hutasuhut Kamis, 23 September 2021 | 14:37 WIB

Ada 25 Klaster COVID-19 PTM di DKI, LaporCovid-19: Ada Kesenjangan Penerapan Prokes
Seorang tenaga pendidik sedang memeriksa suhu tubuh sebelum memasuki ruangan kelas di SMA Negeri 46 Jakarta, yang melaksanakan PTM terbatas, Rabu (15/9/2021). [ANTARA/Sihol Hasugian]

LaporCovid-19 sebenarnya sejak awal menolak pelaksanaan PTM kembali digelar.

SuaraJakarta.id - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencatat sudah ada 25 klaster COVID-19 di sekolah akibat pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Berdasarkan data survei dari laman sekolah.data.kemdikbud.go.id, didapat ada total 902 sekolah di DKI Jakarta yang sudah memulai PTM terbatas.

Merespons temuan itu, LaporCovid-19 menilai masih ada kesenjangan terkait penerapan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan PTM di Jakarta.

"Sejauh pengamatan kami adalah masih terjadi kesenjangan. Kesenjangan yang dimaksud adalah, ada sekolah yang sudah memiliki paradigma pandemi yang baik, sehingga pelaksanaan PTM juga ketat, sekalipun ini sifatnya kontradiktif ya," kata Divisi Riset dan Advokasi LaporCovid-19 Yemiko Happy saat dihubungi Suara.com, Kamis (23/9/2021).

Baca Juga: Kemendikbud Sebut Ada 8 Klaster Sekolah di Jakbar, Kasudin: Nanti Saya Cek

"Maksud kami kalau misal ada sekolah yang punya paradigma pandemi yang baik, pasti juga pembelajaran jarak jauh. Kedua, sekolah yang tidak mampu menyesuaikan keadaan dengan pandemi, sehingga ya keputusan serba PTM," sambungnya menjelaskan.

Yemiko mengungkapkan, LaporCovid-19 sebenarnya sejak awal menolak pelaksanaan PTM kembali digelar. Ini mengingat kematangan pemerintah dalam menangani wabah yang masih perlu dievaluasi.

Sehingga menurut mereka untuk mengantisipasi klaster COVID-19, dengan tidak melaksanakan PTM.

"Jadi, ya antisipasi utama adalah tidak melakukan pembukaan sekolah. Sekalipun itu adalah keputusan dilematis," kata Yemiko.

Di samping itu, mengingat pandemi COVID-19 yang melanda Tanah Air hampir dua tahun, seharusnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pembaruan dalam proses pembelajaran jarak jauh.

Baca Juga: Soal Temuan 25 Klaster Covid-19 di Sekolah, Begini Tanggapan Pemprov DKI

"Masak pemerintah dari awal pandemi tidak bisa melakukan digitalisasi pendidikan? Kita sudah cukup lama menghadapi pandemi, seharusnya Kementerian Pendidikan juga sudah menyiapkan beberapa rencana, tidak melakukan keputusan yang bersifat fatalistik, sekolah tatap muka," papar Yemiko.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait