SuaraJakarta.id - Aksi dugaan penganiayaan terjadi di SMKN 1 Jakarta Pusat. Seorang siswa kelas XII diduga dianiaya oleh oknum guru olahraga.
Ramdani, ayah korban mengungkapkan, peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Jumat (12/8/2022) pekan lalu.
Saat itu, anaknya berinisial R bersama siswa lain dipanggil ke ruang guru. Mereka dituduh terlibat pemalakan senior terhadap junior.
"Ada kejadian anak Kelas X yang dirundung, dimandiin terus ada katanya pemalakan yang dilakukan anak saya tapi anak saya tidak terlibat sama sekali," ujar Ramdani.
Baca Juga:Aniaya Anak Anggota TNI, Guru Olahraga SMKN 1 Boedoet Dinonaktifkan
Karena tidak mau mengaku, R yang duduk di bangku Kelas XII langsung dianiaya oleh oknum guru olahraga berinisial HT.
Pemukulan hingga penendangan diterima R hingga mengalami luka memar di bagian mata. Dia menunjukkan foto wajah R usai dianiaya.
Terlihat bagian pelipis kanan R lebam hingga menutupi mata. Korban juga mengalami luka di bagian mulut.
Tidak terima dengan kondisi tersebut, Ramdani yang juga anggota TNI, langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sawah Besar.
Terkait ini, Kapolsek Sawah Besar AKP Patar Mula Buna mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki kasus dugaan guru aniaya siswa tersebut.
Baca Juga:Murid Diduga Dianiaya Guru di SMKN 1 Jakarta, PDIP Minta Disdik Juga Turun Tangan
"Saat ini dalam tahap penyidikan," kata Kapolsek Sawah Besar, Jakarta Pusat, AKP Patar Mula Bona saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (14/8/2022).
Sudah Dinonaktifkan
Sementara itu, Plt Kepala SMKN 1 Jakarta, Mamam Ruhiman mengatakan, oknum guru olahraga yang diduga menganiaya siswa Kelas XII tersebut telah dinonaktifkan.
"Sudah dinonaktifkan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/8/2022).
Maman mengungkapkan, HT kini sudah tidak mengajar di SMKN 1 Jakarta. Pihak sekolah sedang melakukan pembinaan terhadap HT.
"Kalau pembinaan sudah berlangsung kemarin. Untuk smentara yang bersangkutan tidak mengajar dulu," jelas Maman.
Maman memastikan HT bakal diganjar sanksi oleh Dinas Penidikan DKI Jakarta.
"Sanksinya itu dengan Dinas Pendidikan, karena PNS. Masih proses pemberian sanksi," ungkap Maman.
