SuaraJakarta.id - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Idris Ahmad kembali mengkritisi kebijakan Gubernur Anies Baswedan yang melakukan penjenamaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Kebijakan tersebut dimintanya ikut diiringi dengan peningkatan kualitas.
Lantaran itu, Idris menyarankan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta menginvestasikan anggaran ke peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurutnya kebijakan penjenamaan ini tidak boleh hanya sekadar mengubah tampilan saja.
"Saya lihat setelah ada penerapan Rumah Sehat ini segala tampilan diubah, tapi kan inti program bukan tentang tampilan saja. Saya berharap Dinkes DKI ada langkah konkret untuk menginvestasikan anggaran ke peningkatan kapasitas SDM agar pelayanan bisa ditransformasi," ujar Idris dalam keterangannya, Jumat (2/8/2022).
Baca Juga:Tak Cuma Penjenamaan Jadi Rumah Sehat, RSUD Pasar Minggu Juga Terima Bayar Tagihan Pakai Non-tunai
Selain itu, Idris juga menilai masih banyak pelayanan di rumah sakit milik Pemprov DKI yang belum optimal.
"Saya keliling ke RSUD di Jakarta Pusat dan melihat pelayanan petugas bisa ditingkatkan lagi. Fokus pada kualitas hospitality dan service of excellence," tambah Idris.
Idris juga berharap ada transformasi pada sarana dan prasarana rumah sakit. Pasalnya, hal ini berpengaruh pada keamanan dan kenyamanan para pasien yang datang.
"Masalah sarana prasarana yang berdampak pada akses masyarakat juga jadi PR Dinkes. Hampir semua RSUD di Jakarta Pusat itu susah lahan parkir."
Bahkan, ia menyebut ada rumah sakit yang sudah mengusulkan untuk bisa menambah lahan.
Baca Juga:DPRD DKI Akan Panggil Dinkes soal Penjenamaan RSUD jadi Rumah Sehat untuk Jakarta
"Ada RSUD Johar Baru dan Cempaka Putih yang sudah punya usulan penambahan lahan mohon segera ditindaklanjuti. Ini mengukur komitmen kita terhadap program Rumah Sehat," katanya.
