SuaraJakarta.id - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli mengkritisi rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP). Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE), ERP ini rencananya diterapkan mulai 05.00 WIB-23.00 WIB.
Taufik menilai durasi 18 jam penerapan ERP terlalu lama. Ia meminta Dinas Perhubungan DKI mengevaluasi rencana tersebut.
"Dari rancangan Dinas Perhubungan DKI, dari jam 05.00 WIB-22.00 WIB, itu waktu berlakunya terlalu panjang," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Minggu (15/1/2023).
Taufik pun menyarankan agar penerapan ERP dibagi dua dalam satu hari. Ia mencontohkan penerapannya seperti aturan 3 in 1 dulu.
Baca Juga:Heru Budi Mau Terapkan ERP, PKS Minta Pengadaan Transportasi Umum Didahulukan
Saat itu, ERP diterapkan pada durasi tertentu pada pagi dan sore hari.
"Nanti (durasi ERP) disesuaikan lagi, seperti 3 in 1, kan enggak sepanjang hari. Mungkin pagi dan sore," ucap Taufik.
Taufik juga meminta agar Penjabat Gubernur DKI Jakarta meningkatkan pengadaan transportasi umum di ibu kota. Hal ini dinilainya perlu dilakukan seiring dengan rencana penerapan jalan berbayar atau ERP.
Taufik mengatakan, ERP memiliki tujuan untuk mengurangi volume kendaraan ruas jalan yang menerapkannya. Pengguna kendaraan akan berpikir dua kali untuk melewati jalan itu karena dikenakan biaya.
"Kan prinsipnya nanti pengguna di jalan yang macet itu akan berbayar, jadi kan mereka segen karena bayar itu. Artinya kan mengurangi kepadatan di situ," tuturnya.
Baca Juga:Ini Sanksi Melanggar Jalan Berbayar Jakarta ERP, Bisa Menguras Kantong!
Karena itu, ia meyakini nantinya para pengguna kendaraan umum berkeinginan untuk beralih menggunakan transportasi umum. Pada kondisi ini, Pemprov DKI disebutnya sudah harus siap mengakomodirnya.
