SuaraJakarta.id - Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter menyampaikan klarifikasi mengenai anggapan salah kaprah LRT Jabodebek dan LRT Jakarta.
Ia mengaku sebenarnya memahami perbedaan pembuat dan pengelola dua moda angkutan kereta ringan itu.
Namun, saat membacakan pandangan Fraksi NasDem terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 pada Senin lalu, Jupiter mengaku tidak membaca secara keseluruhan.
Ada bagian yang sengaja dipotong untuk mempersingkat durasi.
Baca Juga:Fraksi NasDem DPRD DKI Salah Kaprah Tak Bisa Bedakan LRT Jabodebek dengan LRT Jakarta, FDTJ: Miris!
"Jadi saya persingkat bacanya, jadi yang penting penting saja, kalau saya baca keseluruhan itu kurang lebih ada 15 lembar pandangan fraksi kepanjangan, apalagi pimpinan sidang waktu itu minta dipersingkat," ujar Jupiter di Hotel Grand Cempaka, Puncak, Jawa Barat, Kamis (12/10/2023).
Ia menyebut, permintaan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono agar tidak menaikkan tarif LRT Jabodebek merupakan saran untuk pemerintah pusat, khususnya PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Apalagi, Heru adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).
"Namanya Pj Gubernur itu dia kan ASN, pak Heru kan ASN ditunjuk oleh Kemendagri atas seizin Presiden Republik Indonesia, artinya dia sebagai penambang lidah dari pemerintah pusat," ucapnya.
Menurutnya, menaikkan tarif LRT akan memberikan dampak perekonomian yang besar.
Baca Juga:Kok Bisa Belum Setahun Kereta LRT Jabodebek Udah Mogok, Apa Penyebabnya?
Masyarakat bisa jadi enggan beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum karena biayanya terlalu mahal.
"Saya yakin seluruh pengguna transportasi umum jika ini Dinaikkan pasti mereka keberatan, kecuali gaji mereka naik transportasi naik baru," jelasnya.
"Saat ini kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja, apalagi menghadapi pemilu banyak investor menahan uang untuk perputaran yang ada di Jakarta itu sedikit sekali," tambahnya memungkasi.
Sebelumnya, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengeluhkan soal tarif Light Rapid Transit (LRT) yang dianggap kemahalan. Biaya Rp20 ribu untuk tarif maksimal dianggap terlalu besar untuk warga Jakarta.
Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi NasDem Jupiter saat membacakan Pandangan Umum Fraksi PSI terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna.
"Fraksi NasDem memandang perlunya evaluasi dari harga tarif LRT yang saat ini adalah Rp5.000 pada satu kilometer pertama dan akan lanjut penambahan tarif sebesar Rp 700 per km dan dengan angka tarif maksimum sebesar Rp 20.000," ujar Jupiter, dikutip Selasa (10/10/2023).
