SuaraJakarta.id - Latif tak habis pikir dengan kebijakan Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya yang kembali memberlakukan razia tilang uji emisi per Rabu (1/11/2023). Sebagai pengemudi ojek online (ojol), pekerjaan yang dijalaninya untuk mendapatkan nafkah, razia tilang uji emisi seperti kabar buruk.
Dalih mengurangi polusi udara di ibu kota yang menjadi alasan pemerintah memberlakukan kebijakan itu, bakal membuatnya lebih sulit bertahan hidup di tengah belantara metropolitan.
"Sekarang nyari duit Rp 100 ribu, dari pagi sampai malam juga belum tentu dapat," keluh pria berusia 32 tahun itu kepada Suara.com.
Sebagai 'orang kecil', bisa rutin melakukan servis motor yang menjadi alatnya bertahan hidup, sudah seperti barang mewah. Diakuinya untuk mengganti oli dan menservis motor harus benar-benar mengumpulkan uang yang cukup.
Baca Juga:Rajin Servis Motor, Warga Ngeluh Tetap Ditilang Uji Emisi: Saya juga Gak Mau Cemari Lingkungan!
"Kalau mau ganti oli, terkadang harus nunggu duitnya bener-bener cukup," katanya.
Bahkan untuk membeli bahan bakar yang minim kandungan timbal, Latif tidak bisa memenuhinya. Sehari-hari, ia hanya bisa menyisihkan uang paling banyak Rp 25 ribu untuk membeli bahan bakar untuk modalnya mencari nafkah.
"Jangankan pakai Pertamax, saya juga ngisi bensin paling Rp 20 ribu sampai Rp 25 Ribu," katanya.
Senada dengan Latif, Agus yang juga bekerja sebagai pengemudi ojol merasakan nasib yang sama. Penghasilan harian yang tak menentu membuatnya sulit menservis motor matik buatan tahun 2012 andalannya mengaspal mencari uang.
"Kadang mau servis, tapi kebutuhan di rumah masih banyak," katanya.
Baca Juga:Menuju Global City, Jakarta Siap Bertransformasi Menjadi Kota Bisnis dan Budaya
![Pengemudi ojol M Latif yang dirugikan karena kebijakan uji tilang emisi. [Suara.com/Faqih]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/11/01/67180-pengemudi-ojol-m-latif.jpg)
Agus pun mengaku mencari alternatif lain untuk menjaga agar motornya tetap jalan dan berusaha bisa lulus tes saat ada razia tilang uji emisi. Bengkel pinggir jalan menjadi solusinya setiap bulan.
"Oli sih tiap bulan, di bengkel pinggir jalan," ujarnya.
Rajin Servis Belum Jaminan
Meski rajin servis hingga rutin mengganti oli, ternyata tidak lantas membuat motor lulus uji emisi.
Pengalaman menyesakan itu dialami Warga Depok, Riyadi. Ia menjadi satu dari pemilik ribuan kendaraan motor yang mendapat surat tilang di ibu kota.
Pasalnya, motor matik keluaran tahun 2010 yang dikendarainya tidak lolos uji emisi. Padahal, ia menservisnya tiap bulan.
Riyadi tak tahu harus berkata apalagi, lantaran kebijakan uji emisi yang diterapkan bisa dipastikan menyasar masyarakat kalangan bawah.
"Seharusnya uji emisi dan disarankan untuk servis. Mungkin kalau sudah berkali-kali baru kena (tilang)," katanya.
Ia berpendapat, semestinya uang tilang yang harus dibayarkan, bisa menjadi modal untuk servis motor agar emisinya tidak berlebihan dan menjadi penyebab polusi udara di Jakarta.
Riyadi mengaku tidak tahu soal informasi tilang uji emisi. Saat berkendara, Riyandi diberhentikan petugas dan digiring langsung untuk melakukan uji emisi.
Saat itu, ia meyakini petugas hanya membantu pengendara motor melakukan uji emisi tanpa ada penilangan.
"Cuma lewat, tahu-tahu diberhentiin, digiring ke sini. Katanya, uji emisi, gara-gara nggak lulus, ditilang," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengaku bakal menservis motornya agar bisa lolos uji emisi. Tak hanya itu, ia jadi mengaku menjadi tahu yang perlu diperbaiki dari hasil keterangan uji emisi.
"Kalau memang sudah ada keterangannya begitu ya servis lah. Namanya sudah disarankan, ada hasilnya. Saya juga enggak mau motor saya cemarin lingkungan," katanya pasrah.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya memberlakukan kembali sanksi tilang untuk kendaraan yang belum atau tidak lulus uji emisi. Kebijakan tersebut kembali diberlakukan mulai November 2023.
"Sudah dilakukan koordinasi dengan dirlantas dan rencananya pada awal november me datang tilang uji emisi kembali dilaksanakan di beberapa lokasi," ujar Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Pencemaran Udara Ani Ruspitawati, beberapa waktu lalu.
Ia mengklaim, kebijakan razia tilang kembali diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan uji emisi kendaraannya.
"Ini tentunya meningkatkan partisipasi masyarakat melakukan uji emisi," ucapnya.
Sekadar diketahui, kendaraan yang tidak lulus uji emisi bakal dikenakan sanksi tilang denda mulai Rp 250 ribu hingga Rp500 ribu. Untuk kendaraan roda dua dikenakan denda Rp 250 ribu. Sedangkan kendaraan roda 4 sebesar Rp 500 ribu.
Besaran denda tilang diatur sesuai dalam Pasal 285 Ayat 1 serta Pasal 276 Undang- Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan (LLAJ).
