Normalisasi Ciliwung Terancam Gagal? Warga Tolak Pembebasan Lahan

Pemprov DKI Garap Normalisasi Ciliwung di Tiga Wilayah, Terkendala Warga Tak Mau Digusur

Chandra Iswinarno | Fakhri Fuadi Muflih
Senin, 10 Maret 2025 | 15:51 WIB
Normalisasi Ciliwung Terancam Gagal? Warga Tolak Pembebasan Lahan
Ilustrasi normalisasi Ciliwung. [Antara]

SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melanjutkan program Normalisasi Ciliwung untuk mengatasi banjir.

Ada tiga wilayah yang jadi tempat pengerjaan proyek tersebut, yakni Cawang, Bidara Cina, dan Pengadegan. 

Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Hendri menjelaskan bahwa kendala utama program normalisasi, yakni penolakan warga terhadap rencana pembebasan lahan.

"Dalam proses pembuatan penetapan lokasi, masih ada warga yang menolak atau tidak sepakat dengan rencana normalisasi. Mereka tidak ingin tanahnya dibebaskan," ujarnya dalam wawancara dengan awak media, Minggu (9/3/2025).

Baca Juga:Pemrov DKI Diminta Optimalisasi Waduk Seiring Normalisasi Kali untuk Mencegah Banjir

Selain penolakan warga, Pemprov juga menghadapi masalah terkait status kepemilikan tanah yang akan dibebaskan.

Banyak di antaranya adalah tanah garapan atau tanah tak bertuan yang digunakan oleh masyarakat untuk bercocok tanam. 

Oleh karena itu, Dinas SDA DKI Jakarta kini tengah melakukan penelitian mendalam untuk membuktikan kepemilikan tanah-tanah tersebut.

"(Hambatan lain) anggaran (pembebasan lahan) terbatas," tambah Hendri.

Untuk wilayah yang terkena dampak normalisasi, totalnya ada 411 bidang tanah yang akan dibebaskan di Cawang, 162 bidang di Bidara Cina, dan 61 bidang di Pengadegan.

Baca Juga:Proyek Normalisasi Kali Ciliwung, Pemerintah Klaim Sebagian Warga Terdampak Telah Terima Kompensasi

Hendri menjelaskan, luas lahan yang akan dibebaskan meliputi 58.946 meter persegi di Cawang, 57.035 meter persegi di Bidara Cina, dan 13.101 meter persegi di Pengadegan.

"Setelah Pemprov Jakarta membebaskan lahan, seratusan meter persegi tanah itu akan dimanfaatkan untuk melebarkan Sungai Ciliwung," ungkap Hendri. 

Namun, ia menegaskan bahwa pelebaran sungai ini bukan dilakukan oleh Pemprov Jakarta. 

Pengerjaan pelebaran sungai juga dilakukan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Sungai akan ditanggul dan dibangun jalan inspeksi (oleh BBWSCC Kementerian PU)," jelasnya.

Meski demikian, Pemprov Jakarta tetap berperan dalam upaya penanggulangan banjir dengan membangun sheet pile atau dinding penahan tanah di sejumlah sungai di Jakarta.

Ia mencontohkan seperti Kali Pesanggrahan di Jakarta Barat dan Kali Sunter segmen Pompa Pulomas di Jakarta Utara.

Sheet pile ini berfungsi untuk mencegah tanah longsor di sekitar sungai.

"Sheet pile yang telah dibangun seperti di Kali Pesanggrahan, Jakarta Barat, dan Kali Sunter segmen Pompa Pulomas, Jakarta Utara," katanya.

Warga melintas di samping Sungai Ciliwung, Jakarta. Normalisasi Ciliwung terus dilakukan Pemprov Jakarta untuk mengantisipasi banjir. [Suara.com]
Warga melintas di samping Sungai Ciliwung, Jakarta. Normalisasi Ciliwung terus dilakukan Pemprov Jakarta untuk mengantisipasi banjir. [Suara.com]

Kebijakan Naturalisasi Sungai

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jakarta Pramono Anung ingin melanjutkan kebijakan naturalisasi sungai yang sempat dilakukan Gubernur DKI periode 2017-2022, Anies Baswedan.

Namun, ia mengaku bakal melakukan sejumlah perbaikan dari yang dikerjakan dulu.

Menurutnya saat ini, pihaknya sedang fokus pada pengerjaan normalisasi sungai karena sudah menjadi program dari pemerintah pusat.

Namun, ia mengakui terdapat beberapa kebijakan baik yang bisa diambil dari naturalisasi.

"Jadi kami yang paling utama tetap akan melakukan apa yang sudah menjadi planing pemerintah sebelumnya terutama dari pemerintah pusat mengenai normalisasi," ujar Pramono kepada wartawan, Minggu (9/3/2025).

"Tetapi apa hal yang baik dari naturalisasi yang dilakukan dalam eranya pak anies juga kami lalukan," lanjutnya.

Pramono mencontohkan bahwa salah satu kebijakan yang akan diadopsi, yakni pembuatan sumur resapan.

Ia berencana mengerjakannya di sejumlah saluran air agar tak menganggu perjalanan warga.

"Tetapi naturalisasi dilakukan di selokan-selokan, dibuat sumur resapan, di situ. Sehingga dengan demikian tidak mengganggu aktifitas warga yang apa jalan dan sebagainya," katanya.

Pengerjaan normalisasi ini disebutnya akan beriringan dengan proyek normalisasi.

Ia meyakini solusi utama menanggulangi banjir adalah dengan melakukan pembenahan pada Sungai Ciliwung.

"Tetapi yang paling utama sekarang ini dalam jangka menengah kita sudah rencanakan untuk normalisasi melakukan sodetan sungai-sungai terutama yang utama yang pertama adalah Ciliwung, Ciliwung segera kita selesaikan untuk itu," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini