- BGN mendorong UMKM dan masyarakat memperkuat rantai pasok Program MBG, mengingat sudah ada 15 ribu dapur yang meningkat.
- Wakil Kepala BGN menyarankan pemanfaatan potensi lokal seperti *urban farming* dan koordinasi pemerintah daerah untuk stabilitas pasokan.
- Forum di Serpong ini membuka peluang UMKM menjadi pemasok bahan baku, berdampak pada penguatan ekonomi lokal dan gizi masyarakat.
SuaraJakarta.id - Badan Gizi Nasional (BGN) terus mendorong keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperkuat rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai penting guna menjamin ketersediaan bahan baku pangan di tengah meningkatnya jumlah dapur Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menegaskan hal tersebut saat membuka forum lintas sektor bertajuk Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Program MBG melalui Supply Rantai Pasok Lintas Sektor di Serpong, Banten.
“Peran masyarakat dan UMKM sangat strategis untuk menjaga pasokan bahan baku MBG agar tetap stabil, seiring bertambahnya jumlah SPPG di seluruh Indonesia,” ujar Sony.
Saat ini, lebih dari 15 ribu dapur MBG telah berdiri di berbagai wilayah. Peningkatan jumlah dapur tersebut berdampak pada melonjaknya permintaan komoditas pangan seperti sayuran, telur, dan buah-buahan. Di beberapa daerah, kondisi ini mulai memicu kelangkaan barang serta kenaikan harga.
Baca Juga:Novotel Jakarta Pulomas Hadir di Jakarta Timur, Pilihan Ideal Libur Weekend Bersama Keluarga
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Sony mendorong pemanfaatan potensi lokal melalui urban farming atau bercocok tanam di halaman rumah. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap rantai distribusi pangan yang panjang.
“Jika masyarakat bisa menanam dan beternak sendiri di lingkungan sekitar, pasokan pangan akan lebih terjaga dan harga bisa lebih stabil,” katanya.
Selain itu, Sony menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengoordinasikan produksi pangan berbasis potensi desa. Dengan pembagian peran yang jelas, setiap wilayah diharapkan mampu menjadi penyangga bahan baku bagi dapur-dapur MBG di sekitarnya.
“Pemerintah daerah bisa mengatur desa sesuai keunggulannya. Ada desa yang fokus sayur, desa lain buah, dan desa lainnya peternakan ayam. Dengan pola ini, rantai pasok akan lebih kuat,” jelasnya.
Forum lintas sektor tersebut mendapat sambutan positif dari hampir 200 pelaku UMKM yang hadir. Ketua DPC HIPMIKIMDO Kota Serang, Rini Damayanti, menyebut kegiatan ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk terlibat langsung sebagai pemasok bahan baku dapur MBG.
Baca Juga:Pramono Anung Ungkap Destinasi Baru Wisatawan Datang ke Jakarta
“Kegiatan ini memberi kesempatan UMKM untuk naik kelas dan menjadi bagian dari program nasional,” ujar Rini.
Ia mengungkapkan, sejumlah pelaku UMKM mulai menyiapkan proposal kerja sama dengan dapur-dapur MBG di wilayah Banten. Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas pasar.
Juru Bicara BGN Dian Fatwa menambahkan, penguatan rantai pasok lokal menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan Program MBG. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat, UMKM, dan pemerintah daerah harus terus diperkuat.
“Program MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan daerah,” katanya.
Sementara itu, Asisten Daerah Provinsi Banten Komarudin menyampaikan bahwa Program MBG telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Selain membantu pemenuhan gizi, program ini juga mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan menyerap tenaga kerja.
“Jika target 1.300 dapur MBG di Banten tercapai, perputaran ekonomi bisa mencapai Rp12 triliun. Ini menunjukkan besarnya dampak ekonomi dari program ini,” ujarnya.
