SuaraJakarta.id - DPRD DKI Jakarta menilai pemasangan stiker pada rumah pasien corona bisa membuat stigma buruk muncul di lingkungan tempat tinggal pasien tersebut.
Namun Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menganggap kebijakan memasangkan stiker tetap harus dijalankan.
Ia mengatakan semua orang di kawasan itu harus tahu bahwa ada seseorang yang terpapar tengah menjalani isolasi di rumah.
Dengan demikian, kata Wagub, maka masyarakat sekitar bisa menyadari virus corona berada di dekat mereka.
Baca Juga:Rencana Anies Tempel Stiker Isolasi Mandiri, PDIP: Gak Baik, Bikin Stigma
"Terkait dengan rumah-rumah yang isolasi mandiri memang harus dipastikan, semua harus tahu bahwa di rumah itu ada anggota keluarga yang memang terpapar," ujar Riza di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2020).
Dengan mengetahui ada orang yang positif Corona di dekatnya, maka masyarakat disebut Riza bisa lebih waspada.
Mereka akan menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan lebih disiplin.
"Ini juga menjadi peringatan bagi kita semua bahwa di lingkungan kita, di sekitar kita ada yang terpapar supaya kita semua ke depan lebih waspada, lebih hati-hati lagi," jelasnya.
Selain itu tiap anggota keluarga atau masyarakat di sekitar juga bisa saling mengingatkan. Para petugas atau pengawas di lingkungan rumah juga lebih terbantu.
Baca Juga:Rumah Kecil Mau Jadi Tempat Isolasi Mandiri? Wagub DKI: Maaf Tidak Bisa!
"Supaya semuanya peduli dan aware memastikan supaya kita harus menjaga," katanya.
Selain itu, ia juga meminta masyarakat tak hanya menjalankan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan saja.
Menjaga kesehatan tubuh dengan asupan bergizi serta vitamin juga dianjurkannya.
"Meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kesehaatan kita. Dengan cara tidur teratur, olahraga teratur, makanan bergizi dengan suplemen dan lain sebagainya," pungkasnya.
Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menentang rencana Gubernur Anies Baswedan memasangkan stiker pada rumah yang menjadi tempat isolasi mandiri.
Sebab kebijakan ini dinilai malah hanya akan menimbulkan konflik.
