SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas kriteria penerima Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) pada 2022, yakni upah minimum provinsi (UMP) ditambah 15 persen atau sebesar maksimal Rp 5.122.025 per bulan.
"Kalau ditetapkan UMP 15 persen, penambahan lima sampai enam ribu pekerja yang dapat Kartu Pekerja Jakarta," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, Senin (22/11/2021).
Adapun UMP yang ditekankan adalah upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap. Saat ini, sudah ada sekitar 41 ribu penerima KPJ untuk ketentuan yang saat ini berlaku, yakni dengan UMP ditambah 10 persen.
Ia menjelaskan, dasar penghitungan pada 2022 untuk UMP plus 15 persen didapatkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampu termasuk masukan dari organisasi serikat pekerja meski mereka mengusulkan 20 persen.
Baca Juga:Pemprov DKI Luncurkan Website Rendah Emisi, Pantau Kualitas Udara
"Penghitungan yang memang rinci itu kami tetapkan 15 persen," katanya.
Pihaknya juga menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengecek silang besaran upah pekerja. Namun, KPJ hanya khusus bagi pekerja di Ibu Kota dengan KTP DKI Jakarta.
Andri mengatakan, KPJ berlaku hingga pekerja itu pensiun atau tidak ada termin waktu setelah sebelumnya hanya berlaku satu tahun.
"Awalnya hanya satu tahun pekerja baru dapat fasilitas, sekarang selama bekerja, KTP DKI dan penghasilan dulu UMP 10 persen, sekarang UMP plus 15 persen, tetap dapat. Tetap dapat hingga pensiun," katanya.
Adapun mekanisme pendaftaran, lanjut dia, dapat melalui federasi, perusahaan atau langsung mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga:Tunggu Investigasi Soal Bangunan SMAN 96 yang Roboh, Pemprov DKI Ancam Sanksi Kontraktor
Syaratnya, yakni KTP DKI, berpenghasilan maksimal setara UMP plus 10 persen dari UMP dan slip gaji.
Sedangkan manfaat KPJ adalah untuk naik TransJakarta gratis, menerima pangan subsidi, menjadi anggota di Jakgrosir dan anak-anak penerima KPJ mendapatkan fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Selain memperluas, KPJ UMP plus 15 persen dan KJP, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga mengadakan program biaya pendidikan masuk sekolah.
Kemudian, memperbanyak program pelatihan bagi pekerja/buruh melalui Pusat Pelatihan Kerja Daerah, 'Mobile Training Unit", Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi serta kolaborator.
Pengembangan program Jakpreneur dan pembentukan koperasi pekerja/buruh serta memfasilitasi penjualan produk yang berasal dari program dimaksud ke dalam sistem e-Order.
Selain itu, program biaya pendidikan bagi pekerja/buruh yang terkena PHK maupun pekerja/buruh yang dirumahkan tanpa diberikan/dikurangi upahnya dan program bantuan bagi anak yang orang tuanya meninggal akibat pandemi COVID-19.
Selanjutnya, program kolaborasi antara Disnakertrans dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan asosiasi pengusaha berupa bantuan sarana dan prasarana bagi federasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memiliki usaha. [Antara]
