"Saran saya kepada Dinas Perumahan harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat memang yang betul-betul dibutuhkan," ujar Gembong di lokasi.
Nilai anggaran yang bisa dipakai untuk program Rumah DP 0 Rupiah ini diketahui dalam rapat senilai Rp 1,2 triliun. Besaran dana untuk aspek hunian ini sudah terkena restrukturisasi dari sebelumnya Rp1,46 triliun.
Gembong bahkan menyebut program unggulan eks Gubernur Anies Baswedan ini abal-abal. Karena itu, ia heran mengapa Rumah DP 0 Rupiah masih masuk dalam dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026 dengan target pembangunan mencapai 9 ribu unit.
"Kalau bicara DP nol rupiah mohon maaf Pak Sarjoko, DP nol rupiah ini DP abal-abal. Jadi gak usah kita debatkan, tapi yang pasti dari sisi peruntukan bahwa DP nol tidak tepat sasaran," katanya.
Baca Juga:Tak Ada Kriteria Khusus Bagi Cawapres Anies, NasDem: Biar Anies yang Tentukan Sendiri
Salah satu penyebab program ini tidak tepat sasaran karena persyaratan yang disebutnya tak masuk akal. Calon pembeli disinyalir bukan kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena ada maksimal pendapatan senilai Rp 14 juta untuk satu pasangan.
"Awalnya DP nol diperuntukan rakyat miskin, MBR. MBR mana yang berpenghasilan 14 juta. Saya kira sudah bikin orang miskin lagi," pungkasnya.
