SuaraJakarta.id - PT Pos Indonesia (Persero) selaku distributor resmi penjualan meterai tempel, menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk menggenjot penjualan meterai tahun 2023.
Untuk menyamakan persepsi, visi, dan memperkuat kerja sama kedua pihak, diselenggarakan Rakornas Pengelolaan dan Penjualan Meterai Tempel Tahun 2023 di Kuta, Bali, pada 1-3 Maret 2023.
Pada rakornas tersebut dicapai kesepakatan bersama dengan semangat dan goal utama untuk meningkatkan kinerja penjualan meterai dengan strategi yang disepakati.
“Alhamdulillah tahun lalu kami telah memenuhi taget hingga 101,01 persen. Tahun ini target kami 5,36 triliun. Bersama PT Pos Indonesia, kami berkolaborasi mensukseskan untuk tiingkatkan kinerja dan mencapai target masing-masing. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi kami,” kata Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak, Ihsan Priyawibawa.
Tak hanya meterai tempel, sosialisasi penggunaan meterai elektronik (e-meterai) pun akan terus dilakukan agar masyarakat mau beralih memakai e-meterai.
“Literasi digital masyarakat Indonesia belum sebaik yang kita pikirkan. Kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi melalui perusahaan yang selama ini banyak menggunakan meterai. Perusahaan yang selama ini menggunakan meterai tempel, kita coba beritahukan bahwa sekarang bisa menggunakan e-meterai. Misalnya, lembaga keuangan,” kata Kasubdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal Pajak, Inge Diana Rismawanti.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris, yang membuka secara resmi Rakornas tersebut menyatakan komitmen Pos untuk mensukseskan kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait pengelollan dan penjualan meterai tempel.
“Kami berkomitmen menjaga kerja sama ini. Kami menganggap meterai ini menjadi bisnis andalan di bidang Bisnis Jasa Keuangan. Oleh karena itu kami senantiasa memperbaiki diri, melakukan inovasi pengelolaan meterai PT Pos Indonesia. Kami berniat menjual meterai tidak melalui perantara, supaya kita ikut mendorong penjualan e-meterai,” kata Haris.
Diharapkan, melalui Rakornas tersebut menjadi salah satu langkah untuk menyiapkan strategi dan memecahkan masalah dalam meningkatkan penjualan meterai.
Baca Juga:Jokowi ke Aparatur Negara: Jangan Pamer Kekayaan dan Kekuasaan, Apalagi sampai Dipajang di IG
“Dengan rakornas ini diharapkan teman-teman bisa saling berdiskusi. Kalau pun ada masalah bisa ditemukan solusinya. Yang paling penting bagaimana kita menyamakan program kita. Mari kita dorong agar target penjualan yang sudah ditetapkan pada 2023 bisa direalisasikan. Kita harus mewujudkan langkah konkret di lapangan untuk mencapai target tersebut,” kata Haris.
Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero), Siti Choiriana, menambahkan dengan dukungan jaringan, infrastuktur, hingga SDM yang dimiliki PT Pos maka kerja sama ini diyakini akan berjalan sukses.
“Tahun 2023, PT Pos Indonesia berusia 277 tahun. Kami setara dengan pos yang ada di dunia, kami terhubung dengan 223 jaringan di dunia yang tergabung dalam Universal Postal Union. Kami juga meningkatkan layanan tidak hanya mengirim surat, namun juga pengiriman paket dan parsel,” kata Siti Choiriana yang akrab disapa Ana.
PT Pos Indonesia, tambah Ana, juga mendukung dan mendorong UMKM untuk memperluas pasar, tidak hanya dalam negeri namun juga skala internasional.
“Kami menghadirkan integrasi untuk menghasilkan pelayanan yang lebih baik, mendorong munculnya efisiensi, harus memperbaiki bersama yang lain untuk membuka market (pasar) baru. Karena ada 64 juta UMKM di Indonesia yang perlu didorong untuk akses ke market baru, tidak hanya untuk kepentingan nasional namun juga kepentingan internasional, karena jaringan kami berada di seluruh dunia,” katanya.
Rakornas dua institusi DJP dan PT Pons Indonesia (persero) ini diharidiri pejabat kedua pihak, diantaranya: Wahyu Hartono (Kepala Subdiktorat Pengelolaan Penerimaan Pajak), Agus Abdurohim (Kepala seksi Evaluasi Dit. Kepatuhan dan Penerimaan), Nur Fathoni (PPK & Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan DJP) dan Tonggo Marbun (Direktur Human Capital PT Pos Indonesia) serta Muhamad Amran, SVP Sales and Marketing Financial Service PT Pos Indonesia.
