SuaraJakarta.id - PT Pos Indonesia (Persero) berkomitmen melakukan transformasi digital melalui berbagai inovasi. Menyongsong 2024, Pos Indonesia sudah mempersiapkan aktivitas kerja yang terdigitalisasi pada banyak lini kerja Pos Indonesia, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pentingnya penyempurnaan tools berbasis digital, Pos Indonesia helat pertemuan dengan para kepala kantor cabang Pos Indonesia dari semua daerah.
Jadilah kegiatan bertajuk Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyaluran Bansos PT Pos Indonesia (Persero) digelar, dengan muatan utama ‘Digitalisasi untuk Upaya Peningkatan Tata Kelola Penyaluran Bansos’, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/5/2023).
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris, menjelaskan Pos Indonesia harus senantiasa memikirkan cara-cara baru untuk bisa melampaui target pendapatan.
Baca Juga:Dirjen Rehsos Sebut HLUN Diambil dari Peristiwa Ketokohan Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat
“Kita tumbuhkan keyakinan bahwa Pos Indonesia layak dipilih untuk menyalurkan bansos. Penyaluran bansos di Pos Indonesia dimulai sejak 2006, dan 2017 berakhir. Tahun 2020 kembali menyalurkan bansos bantuan covid-19, disusul 2021 berupa bansos BBM. Lalu rutin menyalurkan BPNT (program Sembako) dan PKH,” kata Haris.
Saat ini, kata Haris, Bank Indonesia (BI) membuat kebijakan digitalisasi bansos. Pos Indonesia telah menyiapkan tiga metode untuk menghadapi program BI tentang digitalisasi penyaluran bansos. Tiga metode tersebut yaitu menggunakan QRIS Pospay, USSD/SMS, dan voucher digital.
“Jika KPM (Keluarga Penerima Manfaat) punya smartphone, kita tawarkan pakai QRIS Pospay. Kalau penerima bansos hanya punya fitur phone, kita siapkan menggunakan SMS. Kalau misalnya penerima bansos tidak punya ponsel, kita siapkan voucher digital. Jadi saat nanti BI menerapkan itu (digitalisasi mekanis mepembayaran), kita sudah siapkan. Pos Indonesia telah mengikut uji coba di USSD. Pada Juni 2022, kita dinyatakan berhasil atas uji coba tersebut dan diminta mengajukan izin untuk penyebaran yang lebih luas,” ujar Haris.
Pos Indonesia serius menjalankan tugas dari pemerintah khususnya dalam penyaluran bansos.
“Saat ini kita masih punya PR terkait kualitas foto rumah KPM dan geotagging yang masih rendah. Sampai kemarin ada 3 juta KPM yang di-delete karena melihat foto rumahnya ini, mereka tidak berhak menerima tap ijadi menerima bansos. Kemudian soal kualitas foto KPM, data gagal bayar masih rendah. Kita harus mengalokasikan sumber daya kita untuk fokus di sini,” katanya.
Baca Juga:Jelang HLUN 2023, Kemensos Hadirkan Taman Lansia Pertama di Dharmasraya Sumbar
Lebih lanjut Haris memaparkan Pos Indonesia mesti menerapkan sejumlah sikap terkait bisnis penyaluran dana (fund distribution), sebagai berikut:
