SuaraJakarta.id - DPC Partai Demokrat Kota Tangerang Selatan segera mencopot spanduk maupun baliho bergambar bakal capres Anies Baswedan di wilayah mereka.
Hal ini setelah Demokrat merasa dikhianati dengan keputusan Anies berduet dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
"Akan segera diganti sama gambar HUT Demokrat ke-22. Karena tanggal 9 September Demokrat merayakan ulang tahun," kata Ketua DPC Demokrat Tangsel Julham Firdaus saat dikonfirmasi, Jumat (1/9/2023).
Julham pun angkat suara, soal keputusan sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang membuka komunikasi dengan PKB hingga memasangkan duet Anies-Cak Imin.
Baca Juga:DPC Demokrat Tangsel Ikut Geram Anies Khianati AHY, Singgung Etika Politik
Sikap yang diambil Surya Paloh itu disebut-sebut sebagai pengkhianatan NasDem dan Anies terhadap Partai Demokrat.
Meski begitu, menurutnya, hal itu tak menjadikan sebagai kado pahit untuk Demokrat yang akan merayakan ulang tahun ke-22 pada 9 September mendatang.
"Nggak lah (bukan kado pahit--red). Artinya masyarakat hari ini bisa menilai ketua partai partai politik, tokoh nasional siapa sih yang punya konsistensi, sikap setia, tidak mencla-mencle, ya ketum kita lah," ungkap Julham.
Julham menyebut, Demokrat mempersilakan jika PKB ingin masuk ke dalam Koalisi Perubahan yang sudah dibentuk bersama NasDem dan PKS.
Namun, harus mendapat persetujuan dari partai yang telah bergabung sebelumnya dalam koalisi tersebut.
Baca Juga:Ketua Demokrat Sulawesi Selatan: Sangat Menyakitkan, Kita Ditipu Mentah-mentah
"Tidak seperti ini mainnya. Tapi ya, artinya Demokrat tetap fokus ikhtiar politik 2024. Kita nggak terganggu."
"Masayarakat bisa menilai Demokrat partai yang berhasil menyejahterakan rakyat di bawah kepemimpinan Pak SBY. Kondisi saat ini pun masih dinamis," beber Julham.
Julham juga menuturkan, soal jatah cawapres, bukan permintaan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Melainkan permintaan Anies secara pribadi melalui tulisan tangan yang diberikan kepada putra sulung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
"Sikap dan caranya ini boleh dibilang ceroboh, terkesan itu nggak istiqomah. Baru tanggal 25 kemarin. Demokrat tidak pernah meminta AHY cawapres, Anies yang meminta melalui tulisan tangannya," ungkapnya.
Julham pun menyinggung soal etika politik terkait keputusan yang dianggap telah mengkhianati AHY dan Demokrat tersebut.
