Pramono Anung Kaget! Walkot Bekasi Minta Kompensasi Rusun dan Flyover untuk TPST Bantargebang

DKI akan perpanjang kerjasama TPST Bantargebang dengan Bekasi. Pemkot Bekasi minta kompensasi 2 rusun dan flyover.

Chandra Iswinarno | Fakhri Fuadi Muflih
Kamis, 20 Maret 2025 | 22:27 WIB
Pramono Anung Kaget! Walkot Bekasi Minta Kompensasi Rusun dan Flyover untuk TPST Bantargebang
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. [Suara.com/Fakhri]
Plt walikota Bekasi Tri Adhianto (Suara.com / Danan Arya)
Plt walikota Bekasi Tri Adhianto (Suara.com / Danan Arya)

"Tetapi, juga secara umum apa yang bisa dikontribusikan DKI Jakarta dalam rangka juga mensejahterakan daerah yang ada di wilayah sekitar," jelasnya.

Kontribusi mensejahterakan warga Bekasi yang dimaksud adalah permintaan membangun dua jalan layang alias flyover dan dua rumah susun (rusun).

Ia menyebut hal ini akan memberikan dampak positif bagi warga Bekasi yang kesehariannya bekerja di Jakarta.

"Termasuk flyover. Kan kita sudah mengajukan flyover dua, mengajukan rumah susun dua, dalam rangka, tentunya itu tadi bagaimana kita mengefisienkan warga masyarakat yang memang akan berangkat ke jakarta ya kita imbau terus untuk berubah menggunakan public transport," jelasnya.

Baca Juga:Warga Rorotan Menjerit Soal Bau Sampah RDF, Pramono Minta Maaf dan Janjikan Hal Ini

Tri mengatakan sebagai wilayah aglomerasi, sudah selayaknya kerja sama antar daerah digalakkan. Apalagi, persoalan yang dihadapi kerap kali saling berkesinambungan.

"Tentunya saya kira langkah cepat gubernur dalam rangka membantu Kota Bekasi, terkait dengan peralatan. Kemudian, pemberdayaan manusia, infrastruktur, dan lain sebagainya ini menunjukkan satu hubungan yang baik dan tentu kami juga merasakan dampak manfaatnya," ungkapnya.

Ia pun berharap nantinya kerja sama Bekasi-Jakarta tak hanya urusan sampah saja tapi juga persoalan lain yang lebih strategia.

"Ke depan, tentu akan lebih banyak lagi yang bisa kita kerjasamakan dalam rangka tentunya Jakarta punya persoalan terkait dengan kemacetan, Jakarta juga punya problem tentang banjir dan sampah, tentunya juga implikasi dari daerah daerah sekitarnya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut pemerintah akan segera mengatur regulasi terkait biaya pengolahan sampah alias tipping fee.

Baca Juga:Kerja Sama TPST Bantargebang Berakhir 2026, Walkot Bekasi Minta Pramono Bangun Flyover Hingga Rusun

Ia mengakui ketentuan tipping fee saat ini membuat banyak pihak enggan membangun fasilitas pengolahan sampah seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan ke TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (19/3/2025).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini