SuaraJakarta.id - Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Faisal meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk kreatif mencari alternatif sumber pembiayaan bagi bisnisnya.
"BUMD harus lebih kreatif mencari sumber pembiayaan serta mengembangkan skema bisnis lainnya agar tidak selalu bergantung kepada PMD dan membebani APBD Provinsi DKI Jakarta," kata Faisal di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/11/2021).
Hal itu disampaikan terkait rencana Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 5,63 triliun untuk BUMD DKI Jakarta. Anggaran ini masuk dalam RAPBD DKI tahun 2022.
Suntikan modal itu bakal dikucurkan kepada empat BUMD, yakni PT MRT Jakarta (Rp 4,71 triliun), Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Rp 250 miliar), PDAM (Rp 322,57 miliar) dan PD PAL Jaya (Rp 350 miliar).
Baca Juga:Wakil Ketua DPRD DKI Klaim Dana Dapil untuk Serap Aspirasi Dengan Cepat
Hal ini juga menjadi sorotan Fraksi PAN yang mengutarakan BUMD seharusnya menjalankan misi untuk mendulang untung (profit making), penyedia pelayanan umum (public services).
"BUMD diharapkan meningkatkan perannya dalam aspek efisiensi, produktivitas dan keuntungan sehingga mampu berperan menjadi salah satu sumber keuangan yang penting bagi DKI Jakarta," ujar anggota Fraksi PAN Guruh Tirta Lunggana
Adapun Fraksi PKB-PPP menilai sebaiknya PMD lebih diutamakan untuk disuntikan pada badan usaha bidang krusial.
"Suntikan modal DKI sebaiknya diberikan untuk BUMD DKI yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan pangan, gizi, air bersih, dan perumahan," kata Wakil Ketua PKB-PPP Jamaludin Lamanda.
Baca Juga:Tanggapi Keluhan Warga di Jalan Mas Suharto, PDAM Jogja Segera Selesaikan Pengaspalan
