SuaraJakarta.id - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta tak mengajukan anggaran untuk pembangunan Rumah Down Payment (DP) 0 Rupiah pada tahun 2023. DPRKP memilih menganggarkan program lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Kepala DPRKP DKI, Sarjoko mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran Rp 1,2 triliun dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023.
Namun, pihaknya lebih memilih untuk memprogramkan pembangunan rumah susun bagi warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung ketimbang Rumah DP 0 Rupiah yang merupakan janji kampanye Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI.
"Pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp 0," ujar Sarjoko kepada wartawan, Rabu (2/11/2022).
Baca Juga:Tak Ada Kriteria Khusus Bagi Cawapres Anies, NasDem: Biar Anies yang Tentukan Sendiri
Untuk pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa), salah satunya akan didirikan di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Anggaran yang akan dipakai untuk proyek hunian ini adalah Rp 544 miliar.
"Kebutuhan anggaran, kebetulan perencanaan menggunakan konsep green building, dengan besaran Rp 544 miliar," jelasnya.
Pembangunan Rusunawa ini, kata Sarjoko, merupakan proyek multiyears atau tahun jamak menggunakan APBD 2023-2024. Nantinya akan ada tiga bangunan dengan total 675 unit hunian dalam hunian ini.
"Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit ," sebut Sarjoko.
"Pengalokasian (anggaran) pada 2023 sebanyak Rp 217 miliar. Dan pada 2024 (sebanyak) Rp 326 miliar," ucapnya.
Ada juga program lain dari alokasi total anggaran Rp 1,2 triliun seperti pembebasan lahan, penyusunan rancang bangun rinci (detail engineering design/DED), dan lainnya.
Alihkan Dana untuk Program Lain
Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar program Rumah DP 0 Rupiah di era Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono tidak lagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia meminta dana untuk proyek ini dialihkan ke kegiatan lain.
Hal ini disampaikan Gembong dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023, di Hotel Grand Cempaka Resort, Bogor, Selasa (1/11/2022).
Anggota Banggar DPRD DKI ini menyampaikan hal tersebut langsung kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko.
Pengalihan anggaran ini disebutnya bisa diberikan untuk program yang lebih bermanfaat.
"Saran saya kepada Dinas Perumahan harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat memang yang betul-betul dibutuhkan," ujar Gembong di lokasi.
Nilai anggaran yang bisa dipakai untuk program Rumah DP 0 Rupiah ini diketahui dalam rapat senilai Rp 1,2 triliun. Besaran dana untuk aspek hunian ini sudah terkena restrukturisasi dari sebelumnya Rp1,46 triliun.
Gembong bahkan menyebut program unggulan eks Gubernur Anies Baswedan ini abal-abal. Karena itu, ia heran mengapa Rumah DP 0 Rupiah masih masuk dalam dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026 dengan target pembangunan mencapai 9 ribu unit.
"Kalau bicara DP nol rupiah mohon maaf Pak Sarjoko, DP nol rupiah ini DP abal-abal. Jadi gak usah kita debatkan, tapi yang pasti dari sisi peruntukan bahwa DP nol tidak tepat sasaran," katanya.
Salah satu penyebab program ini tidak tepat sasaran karena persyaratan yang disebutnya tak masuk akal. Calon pembeli disinyalir bukan kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena ada maksimal pendapatan senilai Rp 14 juta untuk satu pasangan.
"Awalnya DP nol diperuntukan rakyat miskin, MBR. MBR mana yang berpenghasilan 14 juta. Saya kira sudah bikin orang miskin lagi," pungkasnya.
