SuaraJakarta.id - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengakui sempat membekukan atau freeze kebijakan jalur sepeda di Jakarta. Ia menyebut pembekuan ini baru sebentar dilakukan tapi langsung diributkan masyarakat.
Dalam rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI sempat mengajukan anggaran Rp38 miliar tapi dihapus. Dana yang diajukan hanya Rp1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda.
Kendati demikian, Heru menyebut tujuannya membekukan kebijakan jalur sepeda bukan untuk meniadakannya, melainkan demi meningkatkan kualitasnya.
"Saya ngambil kebijakan untuk freeze jalur sepeda sudah ribut, baru freeze saja. Nah tujuan saya baik kok, saya tidak ingin kuantitas, saya ingin kualitas, kira-kira seperti itu," ujar Heru di Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (18/11/2022).
Baca Juga:Akui Jalur Sepeda Dibutuhkan di Eropa, Heru Budi: Kebiasaan Barat Tak Bisa Diterapkan di Jakarta
Menurut Heru kebijakan yang dibuat pemerintah memang harus dikomunikasikan dengan baik. Jika tidak, akan terjadi keributan karena banyak pihak yang berspekulasi.
"Kebijakan yang sepele menjadi sesuatu kalau saya tidak manage komunikasi, menjadi sesuatu yang tidak perlu energi kita keluarkan," jelas Heru.
Heru juga menyebut kebiasaan bersepeda di Eropa itu tak bisa sepenuhnya diterapkan di Jakarta. Ada faktor perbedaan cuaca hingga jarak tempuh yang membuat masyarakat enggan bersepeda dalam keseharian.
"Semua kebutuhan, kehidupan, di sana tidak bisa diimplementasikan di sini, cuaca panas, jaraknya jauh. Banyak misal dari Bekasi, Bogor, tidak bisa juga naik sepeda, berbasis transportasi umum," pungkas Heru.
Baca Juga:Bagaimana Nasib Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota? Heru Budi Kumpulkan Mitra Internasional
