SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengajak warga, khususnya warga yang tinggal di rawan banjir agar dapat tinggal di rumah susun (rusun) milik Pemprov DKI, sehingga mereka dapat tinggal di hunian yang layak dan aman.
"Saya selalu menyosialisasikan di kesempatan ini. Ayo kita pindah ke rumah susun (rusun)," ujar Rano usai meninjau kawasan terdampak banjir di Jalan Kamboja, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2025) seperti dimuat ANTARA.
Rano mengatakan Pemprov DKI telah merampungkan pembangunan rusun di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rusun dengan tiga tower (menara), itu kira-kira memiliki total hampir 800 kamar.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Doel itu, rata-rata rusun yang disediakan Pemprov Jakarta memiliki dua kamar, kemudian dilengkapi berbagai fasilitas seperti air bersih dan sarana olahraga.
Baca Juga:KAI Daop 1 Jakarta Larang Warga Ngabuburit di Jalur KA, Ini Alasannya
Namun, lanjut dia, agar warga mau pindah ke rusun memang butuh waktu karena mereka tak terbiasa tinggal di rusun.
"Memang kita perlu waktu. Masyarakat Jakarta enggak terbiasa tinggal di rusun. Tapi tidak ada cara lain. Jakarta enggak akan selesai dalam waktu lima tahun. Harus berkesinambungan," kata dia.
Meskipun, warga masih ingin tetap tinggal di lokasi yang sama dengan kediamannya saat ini, namun Pemprov DKI bisa membantu membangun rusun tak jauh dari lokasi tersebut.
Namun, Bang Doel mengingatkan terkait karakter banjir di Jakarta yang tak bisa diprediksi. Rusun, kata dia, mungkin aman bagi warga yang tinggal di lantai atas, sementara tak demikian bagi yang tinggal di lantai bawah.
Oleh karena itu, selain mengupayakan warga di lokasi rawan banjir bersedia direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemprov DKI Jakarta, normalisasi sungai juga tetap dilakukan.
Baca Juga:Seorang Pria Diperas usai Kenalan Lewat Aplikasi Kencan Online di Jakarta Utara
"Rusun barangkali aman buat yang di atas. Makanya, program pusat yang namanya normalisasi kita lanjutkan. Bahkan, yang namanya Giant Sea Wall itu masuk program struktur nasional. Selain pusat, Pemprov DKI juga wajib melakukannya," ujarnya.
